Wabup: TWC Salah Satu Kegiatan yang Tidak Fokus

Banyak Program Tak Nyambung

332
0
MENJELASKAN. Sekretaris Kediputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Pengawasan KemenPAN-RB Didit Nurdiyatmoko (kiri) menjelaskan terkait akuntabilitas kinerja kepada OPD di Pemkab Tasikmalaya, Selasa (1/5).
Loading...

SINGAPARNA – Sekretaris Kediputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Pengawasan KemenPAN-RB Didit Nurdiyatmoko mengatakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017 memperoleh nilai CC.

Dia menjelaskan pihaknya tidak menilai kinerja, melainkan menilai penerapan sistem kinerja berjalan atau tidak di Kabupaten Tasikmalaya. Pada saat evaluasi tahun lalu memang Pemkab Tasikmalaya tidak menghadiri undangan. Oleh karena itu KemenPAN-RB melakukan evaluasi berdasarkan data yang dimiliki dengan penuh keterbatasan.

“Berdasarkan data yang ada di kami, ada sasaran-sasaran yang tidak fokus kepada masyarakat dan kinerjanya tidak ada ukuran, kalau ada ukuran tidak jelas masih bisa ini tidak ada sama sekali. Sehingga sekarang RPJMD sedang direvisi sebagai ukurannya,” ujarnya kepada wartawan usai memberikan bimbingan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (1/5).

Dia menduga ada program kegiatan yang tidak nyambung dengan pencapaian sasaran kabupaten dan OPD. Karena ketika perumusan sasarannya tidak jelas, ukurannya belum jelas jadi program kegiatannya apa. “Tetapi kami belum melakukan evaluasi rinci, makanya kami menduga ada program kegiatan yang tidak nyambung. Kami juga menduga ada komponen yang tidak sesuai dengan tujuan kegiatannya,” terangnya.

Sejauh ini pihaknya tidak berbicara fiktif, melainkan hanya membahas tentang program yang sudah dilaksanakan nyambung atau tidak. Seperti yang selalu dicontohkan Presiden Joko Widodo, misalnya ada pembangunan pelabuhan tapi akses jalannya tidak ada.

Loading...

Kemudian ada pembangunan waduk tapi salurannya belum dibangun. “Jadi ada sasaran tapi program kegiatannya mana ? Nyambung atau tidak ? Apakah programnya fiktif jelas tidak karena ada kegiatannya, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Sehingga penggunaan anggarannya tidak efektif dan efisien dan ini yang harus sama-sama diperbaiki,” jelasnya.

Menurutnya, dengan penyerapan anggaran tidak efektif dan efisien jelas menjadi belum optimal dalam akuntabilitas kinerja. “Padahal Kabupaten Tasikmalaya dari sisi akuntabilitas kinerjanya bisa lebih dari pada ini (nila CC) jika pengelolaan anggarannya sudah efektif dan efisien. Karena kita mencari apa yang terbaik bagi masyarakat,” bebernya.

Saat ini pembinaan terhadap 12 OPD di Kabupaten Tasikmalaya ini sebagai contoh awal. Pembinaan dengan membuka apa saja yang tidak bagus untuk diperbaiki. Selain oleh KemenPAN-RB, Inspektorat bisa melanjutkan kepada OPD lain. “Kenapa 12 karena saat ini baru sempat segitu,” terangnya.

KemenPAN-RB apresiasi kepada Pemkab Tasikmalaya untuk berupaya dalam memperbaiki akuntabilitas kinerja dengan melakukan revisi RPJMD. Karena RPJMD adalah kerangka perencanaan dan yang sebelumnya tidak bagus.

Nanti akan lihat dulu kerangka yang direvisi sebelum diketuk, sehingga bisa memastikan apakah sudah berorientasi bermasyarakat, programnya sudah nyambung atau belum. “Tapi kami tidak akan masuk kepada substansinya, Kabupaten Tasik mau menjadi apa silahkan, kami tidak akan ikut,” terangnya.

Dia berharap segera dilakukan perbaikan untuk akuntabilitas kinerja tahun 2018. Jangan sampai hasil ini berulang pada tahun 2019, kalau bisa segera perbaiki tahun ini. “Kalau terulang di tahun 2019, ya kami tidak punya kewenangan untuk telepon bupati.

Tapi kami biasanya mempermalukan. Contohnya dengan nilai CC ini sudah mempermalukan,” ungkapnya. Di Jawa Barat, kata dia, ada lima kabupaten yang akuntabilitas kinerjanya nilai CC seperti Kabupaten Tasikmalaya, Pangandaran, Purwakarta, Subang dan Sumedang.

Wakil Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto mengatakan sebenarnya kabupaten sudah baik dengan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tiga tahun berturut-turut termasuk menjadi kedua terbaik di Indonesia dalam penyerapan anggaran.

Akan tetapi hasil tersebut tidak ada korelasi dengan akuntabilitas kinerja sehingga meraih nilai CC. “Ini berarti ada sesuatu yang salah, makanya harus segera diselesaikan supaya tidak semakin parah,” ungkapnya.

Kata dia, kehadiran KemenPAN-RB pada hari libur ini untuk menyampaikan semua permasalahan untuk membawa akuntabilitas kinerja Pemkab Tasikmalaya menjadi lebih baik. “Karena selama ini yang menjadi permasalahan bisa meraih nilai CC seperti ada satu program kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai aturan, tapi dari sisi manfaatnya tidak ada,” bebernya.

Dengan adanya bimbingan dan pembinaan dari KemenPAN-RB, pihaknya optimis akuntabilitas kinerja bisa mengalami peningkatan tahun ini.

Wabup memberikan contoh salah satu program yang menjadi faktor akuntabilitas kinerja meraih CC seperti pembangunan dan pengembangan Taman Wisata Ciwulan. Menurutnya pembangunan kawasan wisata tersebut tidak fokus dan terarah.

Inspektur Kabupaten Tasikmalaya Dr H Iwan Saputra SE menambahkan saat ini Inspektorat sedang melakukan review LAKIP semua OPD yang disinergiskan dengan rekomendasi KemenPAN-RB. “Dengan revisi RPJMD berarti ada perbaikan indikator kinerja utama. Sehingga optimis akuntabilitas kinerja tahun yang akan datang bisa membaik,” terangnya. (yfi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.