Banyak Warga Kota Tasik Gagal Dapat Bansos, Dewan Bilang Begini..

89
0
Loading...

TAWANG – Penerima bantuan yang dicoret akibat validasi kependudukan yang bermasalah harus menjadi bahan pemikiran pemerintah. Sebisa mungkin hajat hidup mereka harus tetap terpenuhi.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam mengaku prihatin dengan warga yang gagal mendapat bantuan. Hal ini berarti akan banyak warga yang kebingungan mencari makan. “Apalagi kalau yang sudah cukup tua,” terangnya kepada Radar, Jumat (22/1).

Pihaknya pun akan membahas persoalan ini dengan rekan-rekannya. Karena pencoretan bantuan ini kebijakan pemerintah pusat. “Jadi harus kita bahas dulu,” ungkapnya.

Dia pun memahami ketika pemerintah menerapkan bantuan yang terintegrasi NIK (Nomor Induk Kependudukan). Namun efeknya banyak masyarakat yang kehilangan hak bantuan.

“Apalagi yang masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” ujarnya.

loading...

Pihaknya akan berupaya mendalami persoalan ini dan mencari solusi. Karena jika pemerintah harus menambal bantuan yang dicoret pun bukan hal yang mudah. “Kami ragu jika pemerintah punya kemampuan anggaran yang cukup,” katanya.

Baca juga : Jadwal Shalat Wilayah Kota Tasik, Sabtu 23 Januari 2021

Persoalan NIK ini sudah terjadi beberapa kali, bahkan pada distribusi bantuan Covid-19 tahun kemarin pun bermasalah. Seharusnya masalah ini sudah bisa diselesaikan oleh pemerintah. “Ini karena dianggap sepele, akhirnya berakibat fatal,” ujarnya.

Maka dari itu, dia pun meminta Dinas Sosial untuk berkoordinasi dengan Disdukcapil. Semua masyarakat terlebih warga miskin harus memiliki administrasi kependudukan yang valid. “Ini untuk kepentingan jangka panjang,” terangnya.

Dede pun meminta Dinas Sosial bisa memperhitungkan desakan bantuan dari warga ke depannya, termasuk di bidang kesehatan. Karena warga miskin yang BPJS-nya dinonaktifkan tentu akan lari ke bantuan kesehatan. “Jangan sampai ada masyarakat yang tidak terlayani,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, dicoretnya sebagian penerima bantuan sosial membuat warga makin kesulitan. Namun mereka seakan tidak punya daya dalam melakukan protes kepada pemerintah.

Salah satunya, seperti warga Kahuripan Kecamatan Tawang Leni Marlia (46) yang mengaku baru terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pertengahan tahun 2020. Kala itu dia sangat bersyukur karena sudah mengharapkan bantuan itu cukup lama.

“Bulan puasa kemarin baru dapat,” ungkapnya kepada Radar, Kamis (21/1).

Akan tetapi, saat ini bantuan itu sudah tidak lagi dia terima. Kartu yang biasa dia gunakan sudah ditolak saat digunakan di mesin ATM. “Baru juga beberapa bulan dapat, sekarang sudah enggak bisa lagi,” ujarnya.

Disinggung soal NIK atau nomor KK yang bermasalah, dia pun semakin kebingungan. Pasalnya, dia tidak bisa memastikan ada tidaknya masalah pada dokumen kependudukannya sehingga tidak bisa protes. “Dari dulu juga NIK dan KK saya nomornya tetap ini, dan angkanya sama,” katanya.

Lain cerita dengan Atang Suhara (70), yang tetap menerima bantuan dana PKH. Akan tetapi tidak dengan BPNT yang biasanya dia terima. “Hanya uang saja, kalau beras sekarang enggak dapat,” ujarnya.

Duda tiga anak ini pun harus mencari cara agar dapurnya tetap ngebul. Linmas yang bekerja serabutan itu tidak punya penghasilan tetap untuk mencukupi kebutuhan dapur.

“Karena uang PKH dipakai untuk keperluan sekolah anak,” terangnya.

Atang pun tidak bisa memastikan ada tidaknya masalah pada dokumen kependudukannya. Sehingga dia pun tidak tahu penyebab bantuan rutin untuknya tiba-tiba menghilang. “Bingung harus bagaimana, paling lapor ke RT dan RW saja,” ujarnya.

Sekretaris RW 5 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang, Asep WK menilai pencoretan penerima bansos ini dinilai aneh. Apalagi alasannya hanya karena masalah NIK yang bermasalah.

“Penentuan NIK dan nomor KK kan oleh pemerintah, kalau ada kesalahan ya jangan mengorbankan warga,” ujarnya.
Jika memang bantuan harus berdasarkan NIK yang valid, menurutnya terlalu terburu-buru. Karena dari kasus bantuan Covid-19 2020 saja jelas bahwa dokumen kependudukan warga masih bermasalah.

“Harusnya bereskan dulu masalah validasi NIK-nya, baru diitegrasikan dengan bansos,” katanya.

Saat ini wabah Covid-19 masih mengancam kesehatan masyarakat. Selain menjaga protokol kesehatan, asupan gizi pun harus bagus untuk meningkatkan imunitas. “Kalau begini jangankan hidup sehat, buat makan saja bakal bingung,” pungkasnya. (rga)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.