Struktur Ruang Eksisting di Tasela Berubah

Bappeda Kabupaten Tasik Sosialisasikan Revisi Perda Tata Ruang

215
0
SOSIALISASI. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya menyosialisasikan revisi Perda Tata Ruang No 2 Tahun 2012 di Kecamatan Karangnunggal, Selasa (23/7). YANGGI F IRLANA / RADAR TASIKMALAYA

KARANGNUNGGAL – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya menyosialisasikan revisi Peraturan Daerah Tata Ruang No 2 Tahun 2012 kepada masyarakat Tasik Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Rumah Makan Ash Ri Kecamatan Karangnunggal, Selasa (23/7).

Pelaksana tugas (Plt) Bappeda Kabupaten Tasikmalaya Dr H Iwan Saputra SE MSi mengatakan revisi Perda Tata Ruang ini dilakukan berdasarkan arahan pusat. Karena, tata ruang harus menyesuaikan dengan perkembangan daerah di masyarakat.

“Sekarang kita sosialisasikan soal revisi perda ini di masyarakat Tasela. Karena Tasik Selatan ini sudah menjadi kajian untuk daerah otonomi baru (DOB). Tentunya harus ada penyesuaian baik dari aspek tata ruang mau pun aspek kawasan strategis,” ujarnya kepada Radar, Selasa (23/7).

Kata dia, ada perbedaan tata ruang antara Perda No 2 Tahun 2012 dengan revisi saat ini. Seperti Kecamatan Cikatomas pada perda sebelumnya masuk kategori struktur ruang eksisting Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). PPK merupakan kawasan perkotaan dengan skala pelayanan kecamatan atau beberapa desa. Sedangkan pada revisi menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kategori PKL merupakan kawasan perkotaan dengan skala pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan.

“Jadi dalam revisi Perda Tata Ruang untuk wilayah Tasik Selatan menjadi dua kecamatan yang masuk kategori PKL, yakni Kecamatan Karangnunggal dan Cikatomas. Kalau pada perda sebelumnya hanya Karangnunggal saja,” katanya, menjelaskan.

Selain Cikatomas, kata dia, yang mengalami perubahan kategori adalah Kecamatan Cikalong dari Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) atau pusat permukiman dengan skala pelayanan antar desa menjadi Pusat Kegiatan Kawasan (PPK). “Semuanya berdasarkan hasil kajian akademik,” katanya.

Namun, lanjut Iwan, untuk calon ibu kota pada daerah otonomi baru tetap ada di Kecamatan Karangnunggal. Karena sudah keluar hasil kajian akademik, sehingga paling layak menjadi ibu kota kabupaten.

Iwan mengakui untuk proses daerah otonomi baru masih terganjal moratorium yang belum dicabut. Namun, pemerintah daerah saat ini fokus menyiapkan dokumen termasuk menetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi, sosial, budaya dan sumber daya alam. Sehingga, ketika moratorium sudah dicabut semua dokumen dan persiapan sudah lengkap.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tasikmalaya Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan soal ibu kota atau kategori kecamatan dalam tata ruang. Namun, pihaknya mengharapkan pemerintah daerah mampu mendorong pemerintah pusat untuk mencabut moratorium. “Yang kami harapkan adalah segera dilakukannya pemekaran Tasela. Mudah-mudahan cepat terealisasi dan dikawal semua pihak,” katanya.

Lanjut dia, pihaknya berharap sekali kepada semua anggota DPR RI dari perwakilan Tasikmalaya mampu mendorong percepatan pencabutan moratorium sehingga pemekaran Tasela bisa cepat. “Karena akan percuma di daerah habis-habisan berjualan kalau di atas masih moratorium tidak akan terealisasi,” ujarnya.

Tempat yang sama, Sekretaris Presidium Pemekaran Tasela Asep Saefuloh mengaku sepakat untuk anggota DPR RI perwakilan Tasikmalaya melakukan lobi-lobi politik supaya moratorium bisa segera dicabut. “DPR RI dari Tasik banyak, mudah-mudahan mereka mampu mendorong percepatan pencabutan moratorium untuk Tasela bisa mekar,” harapnya. (yfi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.