Barang Negara Harus Dijaga

45

Kasi Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan Sarana Produksi (Saprodi) Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya Asep Kuswara menjelaskan kedatangan Kejagung mengumpulkan kelompok tani untuk meminta keterangan terkait bantuan program Kementan 2015.

“Ini pembinaan dan evaluasi saja. Hanya kroscek, tidak ada apa-apa,” ungkap Asep kepada wartawan kemarin.

Dalam penyaluran Alsintan ini, kata dia, semua alat telah didistribusikan kepada kelompok tani. Dengan bukti, berita acara setelah terima pekerjaan barang. “Ada di Dispertan dan sekarang sudah diserahkan kepada Kejagung. Kalau dulu bentuk bantuannya langsung berupa barang. Kalau Alsintan ini dari bantuan APBN 2015,” paparnya.

Saat ditanya soal adanya indikasi bantuan Alsintan diperjualbelikan, Asep menegaskan hal tersebut menjadi kewenangan penyidik Kejagung. ”Bantuan Alsintan itu merupakan barang milik negara, sehingga harus dipertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh diperjualbelikan,” terangnya.

Asep mengaku sejauh tidak mengetahui ada dugaan bantuan Alsintan dijual. Sebab pihaknya hanya memfasilitasi kelompok tani mendapatkan bantuan Kementan tersebut. ”Termasuk kita mendistribusikan sampai ke pembinaan dan kroscek penggunaan bantuan,” terangnya.

Dia menceritakan tahun 2015 Kementan mengucurkan bantuan Alsintan dengan jenis mesin pompa air sebanyak 300-an, bagi 300 lebih kelompok tani, traktor roda dua 120 dan traktor roda empat sebanyak tujuh serta alat mesin tanam padi. “Kalau jumlahnya pastinya, saya tidak tahu persis. Datanya ada di Dispertan,” paparnya.

Adapun soal proses berhak tidaknya kelompok tani menerima bantuan Alsintan dari Kementan, Asep menegaskan persyaratan pertama berawal dari pengajuan proposal kelompok tani kemudian diverifikasi Dispertan. ”Yang saya tahu, kelompok tani yang mendapatkan bantuan 2015 sudah tercatat di sistem informasi penyuluh (Sinluh). Kalau tidak tercatat berarti ilegal,” jelasnya.

Apalagi, kata Asep, penyaluran bantuan Alsintan 2015 dari Kementan memang dilonggarkan dalam peraturannya. Sehingga ketika itu tidak diharuskan ada surat atau kepastian hukum dari Kemenhumkam.

”Jadi aturannya, asal kelompok tani tersebut belum pernah menerima bantuan barang Alsintan yang sama dalam kurun waktu lima tahun,” tuturnya. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.