Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

4.3%

20.4%

8.3%

67%

Baru 5 Kecamatan di Kabupaten Tasik Lunas PBB

118
0
Ilustrasi PBB radartasikmalaya.com
Ilustrasi

TASIKMALAYA – Dari 39 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, 34 Kecamatan saat ini belum melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020. Padahal jatuh tempo pelunasan PBB adalah akhir bulan September ini.

“Baru ada 5 Kecamatan yang melunasi PBB. Diantaranya, kecamatan Puspahiang, Cibalong, Parungponteng, Bantarkalong dan Cikatomas. Sementara sebanyak 135 Desa yang sudah lunas dari total 351 Desa,” ujar Jajang Kusnadi Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan dan Penagihan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya kepada Radar, Kamis (3/9).

Oleh karena itu, guna mencapai target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang mencapai Rp 22,5 Miliar, saat ini realisasi penerimaan baru mencapai Rp 16,3 Miliar.

Dalam rangka pengamanan dan mempercepat pelunasan PBB, pihaknya telah membentuk Tim untuk melaksanakan monitoring dan rekonsiliasi dengan Desa untuk realisasi penerimaan PBB di semua Desa di Kabupaten Tasikmalaya.

Semua terjun ke lapangan sesuai jadwal yang telah ditentukan, guna menggenjot pelunasan. Sehingga Wajib Pajak dapat membayar PBB sebelum jatuh tempo.

Pasalnya jika melebihi jatuh tempo yang telah ditentukan maka wajib pajak akan dikenakan denda sebesar 2 persen setiap bulannya.

Denda tersebut, terus berlipat hingga maksimal dendanya mencapai 24 persen.

“Kita telah mengumpulkan informasi dari kolektor desa terkait kendala yang ditemui dilapangan sehingga banyak wajib pajak yang masih belum bayar. Berbagai permasalahan diantaranya, dampak Covid 19, adanya SPPT ganda dan beberapa diantaranya wajib pajak belum sadar pajak. Kita beri pengertian betapa pentingnya membayar pajak untuk anggaran pembangunan” ungkapnya.

Jajang menambahkan, optimis target penerimaan PBB Tahun 2020 akan tercapai, biasanya Desa melunasi menjelang waktu jatuh tempo.

Pihaknya baru akan membahas terkait penghapusan denda pajak bagi Wajib Pajak atau perpanjangan waktu jatuh tempo yang akan diundur hingga akhir Desember tahun ini.

“Kita tetap berharap sebelum jatuh tempo, seluruh Desa serta Kecamatan di Kabupaten¬†Tasikmalaya ini dapat melunasi PBB sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” kata Jajang.

Sementara itu, Camat Singaparna, Kusnanto mengakui jika masih banyak WP yang berada di Kecamatan Singaparna belum membayar PBB.

Banyak alasan yang membuat warganya belum membayarkan PBB, diantaranya terdampak Covid-19.

Selain itu banyak warga Singaparna yang berada di luar kota. Namun pihaknya tetap terus menerus mengajak petugas Desa dan Kecamatan agar terus berkomunikasi.

“Berbagai upaya telah kita lakukan, diantaranya berkoordinasi dengan kantor pelayanan pajak datang ke desa-desa, mengajak para perangkat desa dan kolektor serta punduh untuk sama-sama mengetuk hati para warga agar mau membayar pajak. Pasalnya ini merupakan kewajiban,” ungkapnya.

(radika robi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.