Bawaslu Ingatkan 3 PNS Tasik yang Kampanye Cabup

129
0
KLARIFIKaSI. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya memanggil tiga PNS yang akan maju pada Pilkada 2020 untuk klarifikasi soal aktivitas politiknya, Jumat (31/1). DIKI SETIAWAN / radartasikmalaya.com
Loading...

SINGAPARNA – Pelaksanaan Pilkada 2020 masih sekitar delapan bulan lagi. Namun, kandidat yang akan maju pada pesta demokrasi lima tahunan ini sudah mulai bermunculan, termasuk dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS).

Menyikapi hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya langsung sigap memanggil tiga bakal calon (balon) bupati/wakil bupati yang berstatus PNS. Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi aktivitas politik yang dilakukan mereka jelang pilkada, Jumat (31/1).

Baca juga : Di Pilbup Tasikmalaya, Pemilih Pemula Jadi Rebutan

Semua PNS yang dipanggil memenuhi undangan dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Hanya, untuk Iwan Saputra diwakili oleh timnya. Sedangkan Cep Zamzam dan Suryana datang sendiri memenuhi undangan tersebut.

Saat ini, H Suryana menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha (TU) di Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tasikmalaya, Cep Zamzam Dzulfikar Nur sebagai staf di Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Tasikmalaya dan Iwan Saputra sebagai kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya H Dodi Juanda SIP mengatakan, ketiga figur yang sudah digadang-gadang maju di Pilkada 2020 dan berstatus PNS sengaja diundang untuk diklarifikasi soal aktivitas politiknya.

Kemudian, kata dia, Bawaslu mengingatkan dan menyampaikan peraturan serta undang-undang kaitan dengan aturan pencalonan seorang PNS di dalam pemilu.

Loading...

“Kita sampaikan aturannya agar tidak menyalahi, karena diketahui ketiga balon ini latar belakangnya PNS. Namun, aktivitas politik yang sudah dilakukan baik itu memasang baliho mendaftarkan diri ke partai politik (parpol) dan lainnya,” ujarnya.

Kapasitas Bawaslu, lanjut Dodi, dalam klarifikasi ini bukan menyalahkan atau memberikan sanksi. Namun, pihaknya hanya merekomendasikan saja untuk laporan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Kita sampaikan melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Senin (3/2) nanti hasil rekomendasinya di kirim ke Bawaslu Jabar,” terang dia.

Baca juga : Calon Independen di Pilbup Tasik Bisa 2 Pasang, KPU Sudah Menerima Komunikasi dari Tim Pasangan Calon

Bicara soal sanksi, kata dia, Bawaslu menyerahkan sepenuhnya kepada KASN, dalam hal kode etik ASN yang akan mengikuti perhelatan pemilu dalam hal ini pilkada di Kabupaten Tasikmalaya.

Menurut Dodi, sudah jelas tertera di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Dalam Pasal 11 huruf C, PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan kepada salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis dan berafiliasi dengan parpol.

Kemudian, lanjut dia, poin A dijelaskan PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Selanjutnya, PNS juga dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kemudian dilarang menghadiri deklarasi bakal calon atau bakal pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon atau atribut partai politik.

Dodi menambahkan, pada Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN menyatakan pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri. Baik menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati atau walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.

“Sejauh ini yang sudah melaporkan surat pengunduran diri sebagai ASN dari tim Iwan Saputra kepada Bawaslu pada 20 Januari lalu. Intinya kita bukan memberikan sanksi, kita sampaikan kronologis, sanksi dan teguran jika aturan mengenai pencalonan ASN dilanggar,” katanya.

Tempat yang sama, H Suryana mengaku datang ke Bawaslu atas undangan dalam rangka klarifikasi tentang regulasi ASN yang akan mencalonkan diri di pilkada. “Karena kita adalah ASN, Bawaslu memberikan warning agar tidak salah paham tentang aturan, ada multitafsir sehingga Bawaslu mengundang kita menjelaskan pasal demi pasal dan aturan supaya tidak gagal paham,” katanya.

Kata dia, memang sudah cukup memahami tentang aturan dan regulasi ketika seorang PNS akan maju di pilkada. Namun, tetap sebagai salah seorang bakal calon harus mendengarkan saran dan masukan.

“Kita klarifikasi secara umum dan kita mengetahui setelah mendapatkan penjelasan dari Bawaslu. Langkah ke depannya terus mempelajari dan memahami aturan sehingga regulasi di pilkada kaitan ASN harus lebih detail dikonsultasikan,” ujar dia.

Cep Zamzam Dzulfikar Nur mengaku sebelumnya sudah mempelajari aturan dan regulasi PNS yang akan mengikuti pilkada. Termasuk sudah memahami Peraturan KPU (PKPU).

“Di dalam PKPU, ASN boleh mencalonkan diri, ketika ada surat pengunduran diri. Jadi saya berpikir ketika ada keinginan maju, tetap harus menyosialisasikan diri melalui alat peraga,” kata dia.
Zamzam mengaku awal Februari akan segera memproses pengunduran dirinya sebagai PNS.

“Insyaallah awal Februari mengundurkan diri dari PNS supaya lebih fokus dan tidak ada mudarat dalam menjalankan aktivitas politik yang saya lakukan,” tambah dia. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.