Bawaslu Pangandaran Ingatkan Pemkab Lewat Surat

98
0

PANGANDARAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran akan menyurati Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait dengan netralitasi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pelaksanaan Pilkada berlangsung.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiawan mengatakan sudah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh SKPD di Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut lebih menekankan pada netralitas selama Pilkada berlangsung.

”Jelas menurut perundang-undangan ASN itu harus netral, tidak boleh mendukung apalagi berafiliasi,” ujarnya kepada Radar, Kamis (12/12).

Apalagi, menurut dia, ada wacana petahana akan maju lagi dalam kontestasi Pilkada tahun 2020 mendatang. ”Jangan sampai para ASN ini kemudian tergoda untuk terlibat dalam politik praktis,” jelasnya.

Untuk itu, Pemkab Pangandaran diharapkan bisa mengeluarkan kebijakan atau formulasi mencegah abdi negara terlibat politik praktis. ”Tentu ini menjadi atensi khusus bagi semuanya,” terang dia.

Bawaslu mengatakan pihaknya akan mengirimkan surat secara langsung ke pihak Pemkab Pangandaran, yang isinya meminta pemkab membuat surat edaran terkait netralitas ASN. ”Setelah rakor kami akan kirimkan surat secara langsung,” ujarnya.

Loading...

Bawaslu mengakui melakukan pengawasan bukanlah tugas yang mudah, untuk itu ia mengharapkan adanya pengawasan partisipatif dari seluruh elemen masyarakat. ”Termasuk untuk melakukan pengawasan terhadap para ASN ini,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Iwan menuturkan Bawaslu sudah meminta koordinasi dari intansi seperti Disdukcapil, terkait dengan data kependudukan. (den)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.