Bawaslu Kabupaten Pangandaran Ungkap Kasus Money Politics, Makin Terang-terangan

73

PANGANDARAN – Menurut Kordinator Divisi Hukum, Penindakan dan Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran Uri Juwaeni, money politics di daerah Pangandaran merupakan kejadian kedua di Kecamatan yang sama.

Hal itu dikomentarinya lantaran ada kasus money politics dan kampanye di masa tenang yang kembali ditemukan di Kabupaten Pangandaran.

“Kejadiannya cuma desa saja, kemarin kan di Kedungwuluh, sekarang di Desa Maruyungsari dan Desa Sukanagara Kecamatan Padaherang,” ungkap Uri, Selasa (16/4). Untuk kejadian money politics yang pertama, ucap Uri, sedang dikaji dan diproses di Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama jajaran Kepolisian Resort Ciamis dan Kejaksaan Negeri Ciamis.

“Yang kemarin kan hanya uang saja yang di dalam amplop, yang sekarang ini uang beserta gambar yang menunjukan citra diri calon,” papar Uri.

Tindakan yang kedua ini, imbuhnya, impikasi hukumnya masih sama yakni kepada UU no 7 tahun 2017 pasal 532 yang bisa menjerat pelaku dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp48 Juta.

“Kami minta kepada masyarakat supaya turut berperan aktif dalam pengawasan dan jangan ragu melapor jika ada tindakan money politics,” tandas Uri.

(gan/rmol/pojokjabar)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.