Bawaslu Kabupaten Tasik Rekomdasikan Pelanggaran Administrasi Calon Bupati

98
0
KONFERENSI PERS. Komisioner Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya konferensi pers penyampaian berkas dugaan pelanggaran administrasi petahana yang direkomendasikan ke KPU. Pasangan WANI memberikan keterangan pers soal kebijakan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran terhadap calon petahana, Selasa (29/12). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA
Loading...

SINGAPARNA – Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya meneruskan dan mengeluarkan rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi calon bupati petahana H Ade Sugianto ke KPU untuk ditindaklanjuti sesuai undang-undang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda SIP menjelaskan, dalam penanganan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat 3 yang dilaporkan oleh pasangan calon nomor urut empat dengan terlapor H Ade Sugianto sudah selesai dibahas dan dikaji.

“Kami telah melakukan penanganan pelanggaran tersebut dengan mengumpulkan bukti-bukti, keterangan saksi dan keterangan ahli pidana serta hukum tata negara,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (29/12).

Kemudian, kata dia, sanksi dari dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 3 itu ada dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Pemilihan pasal 188.

Baca juga : Ditagih Utang, Pengusaha ATK di Cimuncang Kota Tasik Bunuh Diri

Loading...

Berkenaan dengan sanksi pidana di pasal 71 ayat 3 dan pasal 71 ayat 5 sebagai sanksi administrasi, dalam penanganan pelanggaran pidananya, Bawaslu membahasnya melalui Sentra Gakkumdu dan penanganan pelanggaran administrasinya menjadi ranah internal Bawaslu.

Adapun hasil dari rangkaian penanganan pelanggarannya, terang dia, sanksi pidana pasal 188 terhenti di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG). Sedangkan untuk penanganan pelanggaran administrasi sebagaimana pasal 71 ayat 5, Bawaslu dalam pleno rapat pimpinan memutuskan untuk meneruskannya ke KPU.

“Diteruskan ke KPU untuk ditindaklanjuti sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Baik PKPU atau pun Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016” kata dia.

Menurut Dodi, adapun soal poin-poin di dalam berkas dugaan pelanggaran administrasi yang diteruskan Bawaslu ke KPU itu sudah menjadi ranah kajian dari KPU untuk meneliti dan mengkajinya, jadi tidak bisa disampaikan Bawaslu.

“Pada intinya kami akan sampaikan dan teruskan berkas administrasi ini ke KPU hari ini juga. Jadi sudah jelas terkait unsur pidana tidak memenuhi unsur dan tidak dilanjutkan berdasarkan keputusan dari pembahasan Sentra Gakkumdu,” ujarnya.

Kata dia, dalam penanganan dugaan pelanggaran secara administrasi kewenangannya ada di Bawaslu. Mulai dari mengumpulkan bukti, saksi dan ahli pidana dan hukum tata negara. “Jadi kami meneruskannya ke KPU untuk ditindaklanjuti sesuai aturan perundang-undangan,” tambah dia.

Terpisah, Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Jajang Jamaludin SAg menerangkan, terkait berkas dugaan pelanggaran administrasi calon petahana yang diteruskan Bawaslu ke KPU ada dua kemungkinan.

Pertama, terang dia, rekomendasi dari Bawaslu ini bisa dilaksanakan oleh KPU, kedua bisa juga tidak dilaksanakan. Artinya kalau dilaksanakan KPU akan melaksanakannya sesuai aturan perundang-undangan, namun jika tidak dilaksanakan, KPU nanti akan mengkaji secara hukum sesuai PKPU dan perundang-undangan yang berlaku.

“Kemudian KPU akan memberikan jawaban terkait rekomendasi dari Bawaslu tersebut. Karena KPU juga nanti dalam mengkajinya mempunyai penafsiran terhadap PKPU dan undang-undang, bisa sama atau tidak penafsirannya,” terang dia.

Kata dia, rekomendasi Bawaslu bisa dilaksanakan oleh KPU sesuai undang-undang atau bisa jadi dijawab dengan narasi oleh KPU sesuai hasil kajian hukum dari PKPU dan perundang-undangan yang berlaku.

“Namanya juga rekomendasi, bukan keputusan. Kalau surat keputusan sudah jelas harus dilaksanakan. Kalau rekomendasi sifatnya menyarankan. Setelah masuk berkasnya dari Bawaslu, dan kemudian dilakukan pengkajian oleh KPU, maka secepatnya akan dikaji,” terang dia.

Calon Bupati Tasikmalaya Dr H Iwan Saputra SE MSi mengatakan, beberapa perjalanan demokrasi terus dikawal pasangan nomor urut empat dan diproses laporannya oleh Bawaslu.

“Kami pasangan nomor urut empat 16 Desember lalu melaporkan beberapa hal di antaranya dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan nomor urut dua terkait kebijakan yang dikeluarkan mengarah dan berindikasi melanggar Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Kemudian, terang dia, Selasa (29/12) pukul 16.00 tadi, pihaknya menerima pemberitahuan tentang status laporan dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang ditujukan kepada pasangan nomor urut empat.

“Kepada kami sebagai pelapor dan ditujukan juga kepada terlapor (pasangan nomor urut dua, Red) dengan status laporannya dari Bawaslu bahwa Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak memenuhi unsur pidana hasil pembahasan Sentra Gakkumdu tahap dua,” ujar dia.

Sementara, kata Iwan, dalam Pasal 71 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memenuhi unsur pelanggaran administrasi, artinya pelanggaran secara administrasi adanya sebuah kebijakan dan program yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon, ini memenuhi unsur.

“Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jika terbukti maka sanksinya dalam pasal 71 ayat 5 adalah pasangan calon tersebut didiskualifikasi atau pembatalan calon. Kita akan menunggu status laporan ini menjadi sebuah rekomendasi dari Bawaslu kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya,” ujar dia.

Rekomendasi Bawaslu sebagai pelanggaran administrasi untuk ditindaklanjuti KPU. Sehingga semuanya menunggu ketegasan KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Tentunya sebagai warga negara sudah melihat penegakan hukum dalam kehidupan berdemokrasi yang bermartabat ditegakkan Bawaslu.

“Kita akan terus mengawal proses berdemokrasi ini sampai tuntas dan selesai. Insyaallah kita akan mengawal kebenaran dan kemenangan pasangan nomor urut empat yang hakikatnya adalah untuk kemenangan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya,” ujar Iwan.

Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut Empat Iwan-Iip, Dadi Hartadi SH mengatakan, laporan yang dibuat Pasangan Iwan-Iip pada 16 Desember 2020 lalu sudah ditindaklanjuti dan hasilnya disampaikan Bawaslu.

“Laporannya atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di Pilkada Tasik di dalam pasal 71 ayat 3 yang implikasinya dituangkan dalam ayat 5, yang juga implikasinya kepada pembatalan calon,” terang dia.

Menurut dia, Selasa (29/12) Bawaslu telah menyelesaikan dan menyampaikan hasil penanganan pelanggaran, di mana dalam penanganannya ada upaya klarifikasi yang diatur di pasal 26 ayat 1 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020.

Sesuai Perbawaslu, kata dia, Bawaslu sudah menggali berbagai informasi dan keterangan baik dari pelapor, saksi, saksi ahli pidana dan hukum tata negara.

“Hasilnya kita sudah ketahui dari Bawaslu bahwa dalam laporan dugaan pelanggaran pasal 188, unsur tindak pidana pemilu tidak memenuhi unsur dan dihentikan di pembahasan tahap kedua Sentra Gakkumdu,” ujar dia.

Namun, kata dia, pada pasal 71 ayat 5 Bawaslu menyatakan memenuhi unsur pelanggaran administrasi.

“Bagi kami ini menjadi rekomendasi Bawaslu ke KPU sebagai dugaan pelanggaran administrasi yang menurut ayat 5 dalam pasal 71 implikasinya pembatalan calon,” terang dia. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.