Bawaslu Kabupaten Tasik Segera Klarifikasi Bupati Ade

263
0
KASUS. Sentra Gakkumdu terus menangani berbagai kasus pelanggaran pilkada, termasuk soal netralitas ASN dan dugaan kebijakan petahana terkait SK Wakaf, Rabu (23/12). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA
Loading...

SINGAPARNA – Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan klarifikasi dengan mengundang perwakilan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya Ahmad Muksin, Rabu (23/12). Mereka dimintai keterangan soal tanah wakaf.

Klarifikasi tersebut terkait tindak lanjut dari laporan yang diterima Bawaslu dari Forum Masyarakat Penyelamat Demokrasi (FMPD) Kabupaten Tasikmalaya bersama Pasangan Calon Nomor 4 Iwan-Iip melaporkan dugaan pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh calon petahana di Pilkada Tasik.

Dalam laporannya, petahana dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan mengeluarkan instruksi Bupati Nomor 6 Tahun 2020 terkait tanah wakaf atau SK Wakaf tanggal 2 September 2020 dan Surat Edaran Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tanggal 3 September.

Bawaslu menilai kebijakan itu melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 3 yang berbunyi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon di daerah sendiri atau daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih.

Baca juga : INNALILLAHI.. Hari Ini 131 Warga Kota Tasik Positif Covid-19

Loading...

Bahkan Bawaslu juga sudah mengagendakan undangan terhadap calon bupati petahana atau Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto pada Kamis (24/12) siang.

Agenda tersebut untuk mengklarifikasi soal kebenaran dikeluarkannya kebijakan instruksi bupati tentang tanah wakaf tersebut.

Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin menjelaskan, undangan Bawaslu terhadap perwakilan BPN dan Asda I Setda Kabupaten Tasikmalaya untuk mengklarifikasi kebenaran soal SK Wakaf.

Terang dia, dikeluarkannya instruksi Bupati Nomor 6 tahun 2020 terkait tanah wakaf atau SK Wakaf tanggal 2 September 2020. Pada intinya, Bawaslu mengklarifikasi dan menindaklanjuti laporan dari pasangan nomor urut empat. Dasarnya itu di dalam laporannya petahana diduga melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang larangan menggunakan kewenangan di Pilkada 2020.

Lanjut dia, klarifikasi kepada BPN dan Asda I untuk menanyakan bagaimana awal proses pembuatan sertifikat tanah tersebut. Hasil klarifikasi ini masih akan dikaji terlebih dahulu. Jadi belum berbentuk kesimpulan.

“Agar Bawaslu bisa menyimpulkan atas laporan dari pasangan nomor urut empat nanti seperti apa tindak lanjutnya. Jadi masih dalam pengkajian. Setiap laporan ini sifatnya masih dugaan, terbukti atau tidaknya nanti apakah memenuhi unsur formil atau materilnya,” terang Khoerun kepada Radar, kemarin.

Lanjut dia, atas laporan ini Bawaslu akan mengagendakan undangan klarifikasi kepada calon bupati petahana yang dilaporkan oleh pihak pelapor atau pasangan nomor urut empat. “Jadi rencananya besok Kamis (24/12) kami akan mengundang klarifikasi pihak terlapor (petahana),” tambah dia.

Sementara itu, perwakilan dari BPN Kabupaten Tasikmalaya saat mau dimintai konfirmasi tidak berkenan menyampaikan hasil klarifikasi dan menyerahkan semua prosesnya kepada Bawaslu. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.