Bawaslu Kabupaten Tasik Sudah Kantongi Keputusan Soal Petahana

1495
0
Loading...

Keluarkan Rekom Mendiskualifikasi Petahana Atau Tidak
SINGAPARNA – Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Polres Tasikmalaya dan Kejaksaan melaksanakan rapat tahap kedua, Sabtu (26/12).

Hasilnya, dugaan pelanggaran kebijakan petahana yang mengeluarkan SK tanah wakaf tidak memenuhi unsur pidana Pemilu.

Sementara terkait perkara administrasi, Bawaslu membawanya ke rapat pleno pimpinan.

Bawaslu sendiri sudah mengantongi hasil rapat pleno tingkat pimpinan setelah meneliti aturan secara administrasi yang hasilnya akan disampaikan ke publik dalam waktu dekat. Apakah Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi calon petahana ke KPU atau tidak.

Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin menjelaskan Sabtu (26/12), Bawaslu sudah melaksanakan rapat sentra Gakkumdu tahap kedua bersama Polres Tasik dan Kejaksaan atas laporan dari pasangan calon nomor empat Iwan-Iip.

Loading...

Baca juga : 350 Liter Miras Dirazia Polisi Indihiang Kota Tasik, Stok untuk Tahun Baru

“Jadi dari hasil SG II, atas laporan dugaan pelanggaran calon petahana terhadap Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dengan mengeluarkan SK wakaf, secara unsur pidana Pemilu tidak memenuhi unsur. Sehingga kami tidak melanjutkannya, berhenti pembahasannya sampai di SG tahap kedua,” terang Khoerun.

Dia menyebutkan dalam laporan yang diterima Bawaslu, yang ditangani ada dua dimensi, yakni perkara pidana dan administrasi.

“Jadi kami menangani dugaan pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dua perkara yakni pidananya yakni sanksinya pada pasal 188 dan administrasinya pada pasal 71 ayat 5. Nah, untuk dugaan pelanggaran secara administrasinya kita bawa ke pleno tingkat pimpinan Bawaslu,” ungkap dia.

Jadi, kata dia, untuk dugaan pelanggaran administrasinya sudah dibahas di pleno tingkat pimpinan dan keputusannya sudah ditangan. Apakah Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi ke KPU untuk mendiskualifikasi calon petahana karena pelanggaran administrasi atau tidak.

“Sudah, keputusan pleno tingkat pimpinan Bawaslu sudah ada, namun belum bisa di-publish terlebih dahulu, karena kami masih membereskan berkas-berkas yang ada, apalagi ini menyangkut kelembagaan. Nanti secara resmi akan kami sampaikan dan konferensi pers ke media, rencana Selasa (29/12) atau Rabu (30/12) di Kantor Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya,” ungkap dia.

Dia menambahkan soal undangan klarifikasi terhadap calon petahana Ade Sugianto, sampai undangan yang ketiga kalinya Sabtu (26/12) tetap tidak memenuhi undangan. Kata dia, itu menjadi haknya untuk hadir atau tidak.

Yang jelas, sambungnya, Bawaslu sudah memberikan ruang untuk memberikan ruang untuk menyampaikan hak jawab terhadap terlapor.

Koordinator Divisi (Koordiv) Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Ahmad Azis Firdaus menambahkan Senin (28/12) komisioner Bawaslu akan pergi ke Bandung.

“Jadi rencana jika tidak Selasa (29/12) atau Rabu (30/12) kami Bawaslu akan menyampaikan dan mempublikasikan kepada media dan masyarakat hasil dan keputusan rapat pleno pimpinan terkait dugaan pelanggaran secara administrasi oleh calon petahana,” ungkap dia. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.