Bawaslu: KPU Tidak Transparan

148
JELASKAN. Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran Uri Juaeni menilai Data Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) yang diplenokan pada Minggu (17/2) tidak transparan terutama bagi pengawas Selasa (18/2).Deni Nurdiansah / radar tasikmalaya

PANGANDARAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran menilai Data Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) yang diplenokan pada Minggu (17/2) tidak transparan terutama bagi pengawas.

“Berdasarkan Perbawaslu Nomor 24 pasal 33 pengawas hingga tingkat kecamatan itu berhak diberi akses by name by adress data DPTb, namun KPU tidak memberikannya baik itu ke Panwascam dan Bawaslu Kabupaten,” tutur Komisioner Bawaslu Kabupaten Pangandaran Uri Juaeni kepada wartawan Selasa (19/2).

Selain itu, KPU juga tidak memperlihatkan salinan fisik A5 dan juga softcopy by name by adress. ”Dalam pleno kemarin saya menentang penetapan DPTb itu atau ditunda dulu, karena pengawas tidak diberi data by name by adress,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu jelas menghambat fungsi dari Bawaslu sebagai pengawas pemilu, ia pun menginginkan KPU transparan dan bekerja bersama–sama sebagai penyelengara pemilu. ”Terutama untuk memfaktualisasi para pemilih DPTb itu,” katanya.

Kordip Pengawasan Bawaslu Jawa Barat Zaki Hilmi mengatakan dalam proses rekapitulasi DPTb, jelas harus transparan dam akuntabel. ”Data rekapitulasi by name by adress DPTb harus disampaikan kepada peserta yakni Bawaslu dan peserta pemilu,” tuturnya.

Nantinya, Bawaslu akan menindaklanjuti data tersebut dengan melaksanakan uji petik, apakah memenuhi syarat secara faktual atau tidak. “Kalau ditemukan data pemilih yang tidak memenuhi syarat, maka KPU harus melakukan pencoretan,” tuturnya.

Menurut dia, fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu berhak merekomendasikan penundaan dalam proses rekapitulasi.

”Hal demikian sama dengan proses rekapitulasi DPTHP 1 dan 2, di Provinsi Jawa Barat pun sempat ada penundaan saat DPTHP 2, karena ada beberapa yang bermasalah,” jelasnya.

Dia menambahkan sudah menjadi hal biasa sebagaimana prosedur yang berlaku.”Karena penyelenggara pemilu itu tidak boleh tertutup,” terangnya.

Ia pun cukup menyayangkan KPU Pangandaran jika tidak menyampaikan by name by adress DPTb, itu artinya KPU sudah bersikap tertutup. ”Dan ini penting untuk diingatkan Bawaslu,” ucapnya.

Ketua KPU Pangandaran Muhtadin mengatakan untuk rekapitulasi DPTb sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, pada tahapan sebelumnya pun sudah dirapatkan bersama Bawaslu. ”Yang kemarin itu baru tahap kedua, jadi ini belum selesai dan kita akan rekap kembali,” tuturnya.

Terkait pernyataan Bawaslu, ia sama sekali tidak ingin berpolemik dalam hal tersebut. ”Bahkan saya berterima kasih atas masukan, kalau ada yang dianggap kurang koordinasi dan se­bagainya, ini akan menjadi per­baikan data yang ada di kita,” ujar­nya.

Rapat pleno yang dilaksanakan pada Minggu (17/2), lanjut dia, secara prinsip sudah dinyatakan sah. ”Bahkan berita acaranya sudah kita sampaikan kepada stakeholder, Bawaslu, Pemkab dan partai politik sudah diberikan semua,” ucapnya.(den)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.