Bawaslu Putuskan Bersalah, Gakkumdu Stop Iklan Jokowi – Ma’ruf Amin

11

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

JAKARTA – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) memutuskan iklan rekening Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin di salah satu surat kabar nasional melanggar aturan Pemilu alias bersalah.

Pasalnya, iklan tersebut bagian dari kampanye terselubung yang dilakukan oleh tim pemenang Jokowi-Ma’ruf Amin. Hingga kini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengeluarkan jadwal kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Namun, keputusan Bawaslu ini tidak diindahkan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Mereka malah menghentikan laporan pelanggaran Pemilu tersebut.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku tidak bisa berkomentar soal sikap Gakkumdu. Karena itu kewenangan Gakkumdu dalam melihat dan menilai satu kasus pelanggaran Pemilu.

Menurut Muzani, yang berhak memutuskan satu masalah pelanggaran Pemilu adalah Bawaslu. Karena Bawaslu sendiri dibentuk untuk memutuskan seseorang, kandidat, Capres, Cawapres atau partai politik bersalah atau tidak.

Namun, jika keputusan Bawaslu itu tidak diindahkan oleh salah satu lembaga yang di dalamnya ada Kepolisian dan Kejaksaan, maka tak perlu lagi ada penjelasan dari pihak luar.

“Ya ini saya nggak bisa komentar. Itu wewenangnya. Begini, pelanggaran pidana Pemilu ranahnya ada dalam Bawaslu. Karena Bawaslu itu lembaga yang dibentuk untuk memutuskan. Artinya Caleg, partai politik, calon presiden melanggar atau tidak. Itu kewenangan di Bawaslu. Kalau kemudian Bawaslu mengatakan ada unsur pelanggaran, dan Bawaslu bisa menjelasakan pelanggarannya apa saja, nanti Bawaslu yang menjelaskan,” kata Muzani kepada wartwan di Gedung DPR-RI, Kamis (8/11).

“Tetapi kalau kemudian ada lembaga terkait, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksan menyebt tidak memenuhi unsur, saya tidak tahu apalagi yang harus dijelaskan. Bawaslu adalah lembaga independen, Kepolisian dan Kejaksaan lembaga hukum yang ada di bawah Presiden,” tambahnya.

Dijelaskan Muzani, hukum di Indonesia belum diterapkan secara merata kepada masyarakat Indonesia. Dikatakan, hukum itu akan berfungsi bagi kelompok atau orang-orang yang tidak sejalan dengan penguasa, dan tidak berfungsi bagi pihak-pihak yang berada di bawah penguasa.

“Saya tidak bisa berkomentar lebih banyak. Saudara tahu sendiri. Kadang-kadang hukum itu memang paling enak dipidatokan untuk orang lain. Tetapi kemudian ketika hukum itu harus diperlakukan untuk diri kita, lingkungan kita, kemudian menjadi seperti tidak berdaya,” jelasnya.

(RBA/FIN)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.