Begini Polemik Penetapan Direksi PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya

165
0

SINGAPARNA – Penetapan tiga calon direksi definitif PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya ditunda sampai selesainya pelaksanaan Pilkada 2020. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Mohamad Zen kepada Radar, Kamis (24/9).

Kata Zen, alasannya penundaan karena Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto selaku kuasa pemilik modal (KPM) sudah mulai cuti 26 September-5 Desember 2020.

Baca juga : Soal Dugaan Korupsi Mesin Finger Print di Ciamis, Begini Kata Kuasa Hukum PT Zein

“Jadi soal pengisian direksi PDAM Tirta Sukapura yang tinggal menentukan tiga nama direksi definitif memang masih menunggu keputusan bupati. Untuk saat ini, masih dalam proses. Untuk saat ini prosesnya ditunda sementara waktu karena berhadapan dengan momen Pilkada 2020,” ujarnya.

Menurut Zen, kebetulan Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto pun ikut dalam pencalonan kontestasi di Pilkada Tasik, sehingga mulai 26 September hingga 5 Desember harus cuti.

Jadi selama itu tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah.

Termasuk, kata Zen, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga sedang fokus dalam penanganan kasus Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya yang terus meningkat. Adapun kenapa sampai saat ini bupati belum bisa menetapkan direksi PDAM yang definitif, itu murni menjadi kewenangannya.

Sedangkan untuk pengisian direksi PDAM, kata dia, juga sangat penting untuk segera ditetapkan, akan tetapi selama masih berjalan roda organisasi dan bisnis PDAM maka mendahulukan mana yang lebih penting saat ini.

“Kita mendahulukan kepentingan publik karena harus dimaklumi saat ini sedang dalam momen pilkada hajat hidup demokrasi dan masalah penanganan kasus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya,” tambah dia.

Asisten Daerah (Asda) II Setda Kabupaten Tasikmalaya Heri Bimantoro Ruslan menambahkan, pengisian direksi definitif PDAM yang sudah enam bulan kosong pasca diisi oleh Plt, memang seharusnya segera diisi di dalam aturan yang berlaku.

“Akan tetapi semua kebijakan dan kewenangan ada di bupati, kami dan pansel hanya menjalankan tugas dalam melaksanakan seleksi calon direksi PDAM yang sudah disampaikan kepada bupati, selanjutnya tinggal kewenangan kepala daerah,” ungkap Heri.

Terpisah, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Rofik SH mengatakan, pihaknya mempertanyakan alasan kuat apa sehingga bupati sampai saat ini belum menentukan direksi definitif PDAM Tirta Sukapura. Padahal, panitia seleksi sudah menyerahkan lima nama untuk ditentukan yang terbaik.

“Kalau kajian dari sisi hukum LBH Ansor tentu masuk unsur perbuatan melawan hukum, sebab tahapan seleksi calon direksi sudah dilakukan dan sudah dipublikasikan tinggal menunggu tahapan selanjutnya yakni penetapan direksi definitif yang baru,” katanya, menjelaskan.

Terlebih, kata dia, dalam Permendagri 37 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Pasal 11 Ayat (3) ditegaskan Penunjukkan Pejabat Sementara (Pjs) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

“Itu artinya kepala daerah dalam hal ini bupati harus segera menetapkan calon direksi terpilih dan dilakukan pelantikan ketika masa kerja Pjs sudah habis. Apalagi posisinya lima nama hasil seleksi sudah keluar dan diumumkan ke publik oleh pansel,” katanya, menjelaskan.

Kemudian, kata dia, LBH Ansor pun mempertanyakan soal dasar penunjukkan kembali Plt atau Pjs dirut PDAM Tirta Sukapura. Karena dalam permendagri sudah jelas maksimal sampai enam bulan.

Baca juga : Kisruh Proyek Jalan Lingkar Utara Kota Tasik

“Kalau sekarang kan ada penunjukkan Pjs atau Plt dua kali dengan orang yang berbeda. Sementara calon direksi sudah selesai diseleksi tinggal ditetapkan tiga orang terbaik,” katanya.

Maka dari itu, LBH Ansor meminta bupati, panitia seleksi bisa transparan dalam persoalan ini. Sehingga tidak muncul pertanyaan dan prasangka yang kurang baik kepada pemerintah daerah. Kemudian, DPRD pun harus turun tangan mengawasi tahapan seleksi PDAM yang sudah mengerucut lima tapi belum kunjung ditetapkan. (dik/yfi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.