Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

3.9%

19.6%

8.2%

68.3%

Begini Rakernis Bawaslu Tasik Tangani Pelanggaran Pilbup

101
0
RAPAT KERJA TEKNIS BAWASLU TASIKMALAYA
Panwascam se-Kabupaten Tasikmalaya saat mengikuti Rapat Kerja Teknis penanganan pelanggaran pemilu di Hotel Grand Metro, Jumat (14/08). diki setiawan/ radartasikmalaya.com

TASIK – Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat kerja teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020.

Kegiatan diikuti oleh Panwascam se-Kabupaten Tasik di Hotel Grand Metro Kota Tasikmalaya, Jumat-Sabtu (14-15/08).

Dalam kegiatan tersebut Bawaslu memaparkan soal hasil uji sampling sebanyak 10 persen terhadap jumlah keseluruhan proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih melalui pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap data DP4 atau daftar pemilih potensial yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sejak 15 Juli – 13 Agustus 2020.

Dari hasil sampling tersebut masih ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat masih masuk dalam daftar pemilih (DPT) sebanyak 19.147.

Pemilih yang tidak ditemukan 719 orang, kemudian pemilih yang tidak diketahui 156 dan masih ada pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda SIP mengatakan, dalam kegiatan rakernis ini teman-teman Panwascam diberikan penguatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan pelanggaran dalam tahapan Pilkada ini.

“Karena tahapan pilkada Tasik kedepan yang akan kita hadapi adalah kampanye dari peserta pemilu baik simpatisan parpol dan calon,” ungkap Dodi, kepada wartawan usai membuka rapat kerja teknis bersama Panwascam di Hotel Grand Metro.

“Dalam kampanye tentunya akan banyak ditemukan pelanggaran, temuan bahkan laporan dari masyarakat nantinya,” sambungnya.

Pada intinya, tambah Dodi, kesiapan anggota Panwascam dalam hal melayani dan menerima laporan-laporan yang dibuat dan dilaporkan oleh masyarakat terus dikuatkan sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dengan aturan dan norma yang ada baik peraturan KPU maupun Bawaslu dan perundang-undangan lainnya.

“Kami menyampaikan materi dan simulasi atau cara terhadap Panwascam terkait dengan proses penanganan pelanggaran tersebut. Kita beri penguatan pemahaman, keterampilan dan pengetahunnya dalam menangani pelanggaran. Agar sesuai aturan, bisa menentukan melanggar aturan atau pasal berapa, sehingga bisa menangani itu secara tepat,” papar dia.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Loli Suhenti SSos MH menjelaskan, penilaian terhadap kinerja Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sampai 10 Agustus 2020, dilihat dari rekap penanganan pelanggaran di Pilkada secara menyeluruh yang masuk ke Bawaslu Jabar, sebanyak 36 perkara.

“Satu diantaranya adalah perkara dari Kabupaten Tasikmalaya tetapi berkenaan dengan Undang-undang lainnya, dalam hal ini menyangkut ketidaknetralan ASN. Karena itulah, ini menjadi bahan evaluasi kami,” papar dia.

Kemudian, lanjut dia, dengan temuan pelanggaran ini, bisa ada dua indikator.

Pertama bisa jadi kerja pencegahan yang sudah dilakukan Bawaslu di Kabupaten Tasik sudah optimal.

Sehingga membuat orang berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran.

Kedua, terang dia, bisa jadi menjadi sinyal, bahwa divisi penanganan pelanggaran harus lebih kuat lagi dalam melakukan terobosan supaya orang atau masyarakat mempunyai keberanian untuk melaporkan jika ditemukan pelanggaran.

“Karena dalam penanganan pelanggaran, hanya ada dua sumber nya. Pertama temuan dari jajaran pengawas dan kedua laporan dari masyarakat. Kami tentu berharap masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya yang sudah mempunyai hak pilih ikut memantau terhadap peserta yang akan maju di kontestasi Pilkada,” ungkapnya.

Jadi, lanjut dia, ketika masyarakat menemukan pelanggaran, segera melaporkan ke Bawaslu karena ini akan menjadi salah satu indikator demokrasi di Kabupaten Tasikmalaya berjalan baik, lebih maju dan bagus.

Loli pun menambahkan, kepada Panwascam, dalam melaksanakan penanganan pelanggaran, agar sesuai aturan secara normatif.

“Salah satu yang kami ingatkan agar panwascam secara normatif melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Karena hanya dengan begitu kualitas demorkasi di Tasikmalaya akan maju dan berjalan baik,” tambah dia.

Karena dalam Pilkada ini, tambah dia, benturan akan terjadi di level bawah. Dalam konteks ini maka Panwascam integritas nya harus kuat dan mempunyai keberanian dalam melaksanakan kerja pengawasan dan penanganan pelanggaran.

Koordinator Divisi (Koordiv) Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Ahmad Azis Firdaus mengungkapkan, data hasil akhir pelaksanaan pengawasan Bawaslu beserta jajaran Panwascam se-Kabupaten Tasikmalaya termasuk Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), terhadap pemutakhiran dan penyusunan daftar dan data pemilih melalui coklit DP4 atau data pemilih potensial yang dilaksanakan PPDP sejak 15 Juli-13 Agustus, sudah ada hasilnya.

Dari hasil keseluruhan pengawasan, terang Azis, Bawaslu dari indikator yang diawasi diantaranya pemilih disabiltas, pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam A-KWK, pemilih yang ganda, pemilih yang tidak ditemukan dan pemilih yang tidak diketahui.

Dari hasil keseluruhan pengawasan tersebut, jelas Azis, Bawaslu melakukan uji sampling atas daftar pemilih yang terdaftar dalam A-KWK.

Kemudian Panwascam dan PKD melakukan sampling sebanyak 10 persen dari jumlah besaran daftar pemilih atau DP4 dari Kemendagri yang harus diawasi secara keseluruhan.

Temuannya, tambah Azis, pemilih yang tidak memenuhi syarat masih masuk dalam daftar pemilih sebanyak 19.147, didalamnya tercatat masih ada yang meninggal.

Kemudian pemilih yang tidak ditemukan 719 orang, kemudian pemilih yang tidak diketahui 156 dan masih ada pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP.

“Artinya dari indikator-indikator itu ditemukan oleh Bawaslu meskipun sistemnya sampling hanya 10 persen dari keseluruhaan data yang harus diawasi,” terang dia.

Azis menambahkan per 14 Agustus 2020 ini, lanjut dia, melalui gerakan yang dicanangkan oleh Bawaslu RI, dilanjutkan di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dengan gerakan mencari rumah pemilih yang belum dicoklit.

“Hasilnya akan kami sampaikan kepada publik. Ini sebagai upaya bawaslu untuk menjaga hak pilih warga Kabupaten Tasikmalaya agar tidak kehilangan hak pilihnya dan tercatat sebagai pemilih,” tambah dia.

(diki setiawan)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.