Beginilah Potret Anggota DPRD Kota Banjar, Rapat Paripurna Hanya Dihadiri 16 Orang, Honorer Kecewa

299
Tampak beberapa anggota DPRD Kota Banjar yang hadir saat rapat paripurna Penyampaian Raperda APBD Kota Banjar 2019. foto; anto/ radartasikmalaya

BANJAR – Rapat Paripurna DPRD Kota Banjar, dengan agenda pembahasan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap Raperda APBD Kota Banjar tahun 2019, Senin (17/12), di ruang Paripurna di skors selama satu jam.

Lantaran jumlah anggota DPRD yang hadir hanya 16 orang, sehingga tidak kuorum.

Situasi sempat memanas, tamu undangan dari para honorer yang hadir meminta anggota yang tak hadir untuk segera hadir.

Dewan pembina honorer PGRI sekaligus pengurus PGRI Kota Banjar, Ruhimat SPd yang turut hadir menyayangkan tidak hadirnya beberapa anggota DPRD Kota Banjar pada pelaksanaan paripurna penetapan APBD Kota Banjar 2019.

“Saya sangat menyayangkan hal tersebut. Jadwal paripurna pukul 10, tapi ngaret. Dimulai pukul 11 lebih, yang hadir hanya 16 sehingga tidak kuorum,” ujarnya kepada wartawan disela waktu skor.

Para tamu undangan dari guru dan honorer tampak kecewa karena banyak anggota dewan yang tak hadir. foto; anto / radar tasikmalaya

Menurut dia, ada beberapa anggota DPRD dari empat partai yang tidak hadir yakni dari partai Demokrat, PAN, PPP dan Hanura. Seharusnya mereka datang karena ini demi kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi.

“Kalau sampai tidak final, rapat ini sangat emergency sekali, kita khawatir tidak hadirnya beberapa anggota dewan menghambat turunnya tunjangan guru dan honorer daerah, selama enam bulan kedepan,” tegasnya.

Kata dia, jika sampai batas waktu yang ditentukan belum juga hadir, pihaknya akan menurunkan 4000 untuk menggeruduk rumah anggota dewan yang tidak hadir.

“Kasihan yang honorer gajinya hanya Rp 250 ribu berbeda dengan anggota dewan sangat besar. Seharusnya mereka (anggota dewan, red) mikir! Ini demi kepentingan masyarakat banyak,” jelasnya.

Dirinya menegaskan kembali, jika tidak juga datang selama enam bulan kedepan, gaji bagi guru dan honorer daerah tidak bisa cair.

“Jika sudah tidak sanggup jadi dewan lebih mengundurkan diri saja. Mereka yang tidak hadir kalau perlu tidak perlu dipilih kembali,” tuturnya.

Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang R Kalyubi enggan menanggapi hal tak kuorum nya rapat paripurna. Dadang lebih memilih beranjak keluar, meninggalkan ruang rapat paripurna DPRD. (nto)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.