Belajar Tata Muka di Garut Akan Diputuskan 11 Januari

119
0
H Totong Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

GARUT KOTA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut belum mengambil keputusan mengenai kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah.Pemkab masih terus berkoodinasi dengan seluruh stakeholder sebelum membuka KBM atau pembelajaran tatap muka (PTM).

“Belajar tatap muka tidak mungkin dilaksanakan awal tahun ini, karena kasus Covid-19 terus meningkat dan Garut juga sudah masuk zona merah (penyebaran Covid-19),” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut H Totong kepada wartawan, Kamis (7/1).

Totong mengatakan, meski belum mengetahui kapan dilaksanakannya KBM tatap muka di sekolah, tetapi pihaknya sudah melakukan kajian kesiapan sekolah untuk menggelar KBM tatap muka.

Baca juga : Helmi Pantau Penerapan Prokes di Perkotaan Garut

Saat ini, Pemkab Garut akan melakukan kajian dan koordinasi dengan Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Garut untuk memutuskan apakah belajar tatap muka dilaksanakan dalam waktu dekat atau tidak.

”Nanti dirapatkan dengan Forkopimda. Tanggal 11 (Januari) di sana ada keputusannya (KBM tatap muka),” katanya.

Totong mengatakan keputusan bersama perlu dilakukan dalam mengeluarkan izin KBM tatap muka di sekolah di tengah pandemi Covid-19.Karena, jika KBM tatap muka dipaksakan berlangsung pada Januari 2021, dikhawatirkan akan timbul klaster baru di sekolah-sekolah. Sebab, klaster pendidikan di Garut sudah banyak yang muncul dari lingkungan pesantren.

Di sisi lain, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Garut mencatatangka kematian akibat Covid-19 di daerah itu menjadi yang paling tinggi di Jawa Barat. Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Garut hingga Rabu (6/1), kasus yang meninggal akibat Covid-19 berjumalah 160 orang, dengan rincian 38 orang suspek, satu orang probable, dan 121 orang terkonfirmasi positif.

Terpisah, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Garut H Dadan Hidayatulloh mengatakan kebijakan pembelajaran tatap muka bukan perintah yang wajib yang harus dilakukan sekolah, disaat kondisi pandemi Covid-19. Apalagi belum lama lagi Pemprov Jawa Barat akan memberlakukan PSBB di beberapa daerah.

“Ini kebijakan alternatif bagi sekolah yang sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan mengikuti prokes ketat, bagi sekolah yg belum siap jangan memaksakan,” ucapnya.

Di Jawa Barat, menurut Dadan, ada beberapa daerah yang tingkat risiko penyebaran Covid-19 sangat tinggi. Hal ini juga rencana pembelajaran tatap muka harus dilakukan evaluasi yang sangat matang. “Utamakan keselamatan baik siswa dan tenaga pendidik, KBM tatap muka bukanlah sifat yang mewajibkan,” paparnya. (yna)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.