Caleg Mumpuni Tereduksi Pelaku Money Politics

BELANJA SUARA JADI PETAKA

205
Asep M Tamam

TASIK – Jika berbagi uang kemungkinan akan dipilih, tapi jika tidak berbagi uang pasti tidak akan dipilih. Begitulah paradigma money politics yang sudah bukan rahasia lagi di negeri ini.

Pengamat Politik dan Sosial Tasikmalaya Asep M Tamam menilai money politics di Pemilu 2019 menjadi viral di Tasikmalaya. Seperti bola salju, wacana terjadinya money politics terus mengemuka.

Hasilnya, kata Asep, terjadi ‘gempa’ suara para caleg dari kampung hingga kota. Banyak caleg merasa potensi suaranya dicuri. “Gerakan masif money politics di masa injury time menjelang pemilu benar-benar mempengaruhi peta perolehan suara,” ungkapnya.

Menurutnya, money politics telah membutakan mata pemilih tentang jahatnya pemilik modal, juga politisi nekat, dalam mengubah potensi suara.

“Idealisme yang dibangun setahun buyar oleh pragmatisme semalam. Format terbaik yang melahirkan para anggota legislatif terbaik dirusak oleh gerakan bagi-bagi uang dalam sekejap,” paparnya.

Adanya money politics, kata Asep, telah merusak perjuangan dan usaha keras para calon legislatif yang mengusung idealisme untuk memperoleh suara masyarakat. Sebab dari kampung hingga kota, dampak dari pola licik memainkan money politics benar-benar terasa. “Ibarat membeli kucing dalam karung, calon yang dikenal dikalahkan calon yang tak dikenal,” terangnya.

Maraknya money politics ini, tambah Asep, terkesan membuat ajaran agama tak dihiraukan. Undang-undang pemilu dan PKPU dianggap angin lalu serta kegeraman dan kebencian publik tak digubris. “Akibat negatif yang mereka pahami dari money politics tak lagi diindahkan. Nafsu berkuasa menutup mata hati. Logika publik dirusak. Demokrasi yang dibangun demi menciptakan kehidupan lebih baik dihempas oleh jalan pintas,” paparnya.

Sehingga, sambung Asep, bisa dipastikan cita-cita rakyat memiliki pemimpin yang jujur tinggal mimpi. Dambaan hadirnya anggota legislatif kapabel hanya ilusi. “Ke depan, jangan salahkan siapa pun jika kualitas anggota dewan menurun. Kinerja dan produk pembangunan pun tak bisa maksimal, jika dihasilkan dengan proses berbasis uang, bukan berbasis kualitas pribadi. Kebutuhan pada sosok-sosok mumpuni yang paham masalah negara direduksi oleh praktik jual beli suara,” tandasnya.

Buka Posko Pengaduan

Koalisi Masyarakat Pemilih Cerdas (Kompas) berencana membuka posko pengaduan, menyikapi dugaan maraknya praktik money politics di Pemilu 2019.

Kompas yang dikomandoi Asep Rizal Alsyarie, akan membuka posko di area Taman Kota Tasikmalaya. Yang akan dihiasi spanduk serta karangan bunga bernada sindiran bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hal ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja Bawaslu yang terkesan tutup mata atas maraknya money politics yang terjadi di masyarakat.

“Soal caleg bagi-bagi amplop, rasanya sudah menjadi buah bibir di masyarakat beberapa hari ini. Kemana Bawaslu? bukankah tugas utama mereka adalah melakukan pengawasan dan penindakan?. Jika Bawaslu sungkan untuk bergerak, biar kami yang melangkah membongkar kebobrokan oknum politisi busuk ini,” ujar Asep saat menghubungi Radar, Senin (22/4).

Untuk itu, ia meminta masyarakat tidak ragu melakukan pengaduan, pihaknya menjamin akan melindungi setiap pelapor money politics.Dengan memberikan pendampingan hukum sampai tahap persidangan. “Siapa saja yang merasa mengetahui langsung ada caleg baik DPR RI, Provinsi maupun Kota jangan takut laporkan ke kami. Kalau punya alat bukti, sertakan saat melapor,” terang pria yang juga Ketua DPD PGM Kota Tasikmalaya itu.

Pihaknya menilai apabila raihan suara yang didapatkan seorang anggota dewan, dilakukan dengan cara money politics. Maka kualitas caleg saat mengemban aspirasi masyarakat patut diragukan. ”Sebab pelaku money politics jelas akan mengejar balik modal usai pencalonan, kemudian jangan harap ada produk regulasi yang inovatif atau aspiratif. Pengawasan apalagi. Meraih kursi saja dengan amplopisasi,” tuturnya mengeluh.

Asep menambahkan ke depan seluruh komponen masyarakat harus bertanggung jawab atas proses pesta demokrasi. Supaya siapapun memiliki peran dalam membangun daerah, sehingga wajib memilih wakil rakyat atas nurani bukan karena materi.

“Apabila berangkat dari materi akan seperti apa kedepannya mereka bekerja? Kami khawatir mereka yang jadi wakil rakyat atas dasar materi lebih fokus mengganti modal, bukan mengabdian,” tandasnya. (kim/igi)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.