Belasan Rekanan PUPR Kota Tasik Bisa Batal Di-blacklist, Jika..

104
0

BALE KOTA – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya, Adang Mulyana menegaskan, ada belasan pengembang atau rekanan yang masuk dalam daftar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terancam batal di-blacklist.

Hal itu bisa batal jika 17 rekanan PUPR tersebut bisa mengembalikan kelebihan pembayaran kegiatan 2018 sebesar Rp 4,269 Miliar.

“Kita follow up (tagih, Red) terus kepada 17 pengembang untuk segera mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut,” ujar Adang kepada radartasikmalaya.com, belum lama ini.

Terang dia, dari 17 rekanan itu 1 diantaranya sudah melunasi sisa kelebihan pembayaran dan sisanya masih berusaha dengan menyicil. Walaupun demikian, para rekanan itu belum membuat peryataan kesanggupan melunasi dengan jangka waktu 60 hari seperti yang diperintahkan BPK RI.

“Kita baru sekadar mengingatkan mereka dengan dikirim surat yang isinya harus lunas 60 hari. Seperti yang diperintahkan BPK RI. Belum ada kalau soal itu (surat pernyataan kesanggupan pembayaran),” terangnya.

Dia menambahkan, hasil dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah dikerjakan para rekanan itu tak perlu dibongkar. Hanya ditegaskan soal pengembalian sisa kelebihan pembayaran.

“Berdasarkan penghitungan BPK RI mungkin ada kekurangan di volume kegiatannya. Makanya harus dikembalikan sisa pembayarannya,” tambahnya.

Jelas Adang, 17 rekanan ini jika bisa menuntaskan kelebihan sisa pembayaran seperti yang disangkakan BPK RI dalam waktu 60 hari, maka tak akan mendapatkan catatan buruk.

“Tetapi jika tidak bisa (tuntas dalam waktu 60 hari) ya tentunya ada sanksi dari kita. Tentunya jika dia masih bisa menyelesaikan 60 hari berarti masih baik kerjasamanya dengan kita,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah memeriksa semua penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya 2018.

Hasilnya, cukup mengejutkan. BPK ternyata mewajibkan Pemkot untuk mengembalikan penggunaan anggaran sebesar Rp 4,269 Miliar.

Hal itu seperti diungkapkan Ketua Pansus Tindak Lanjut LHP BPK 2018 DPRD Kota Tasikmalaya, Dodo Rosada SH, Senin (17/6). “Ya memang benar ada anggaran yang harus dikembalikan sebesar itu (Rp 4,269 Miliar, Red). Mayoritas dari kegiatan infrastruktur seperti jalan dan jembatan,” paparnya saat ditemui radartasikmalaya.com di ruang kerjanya.

Terang dia, hal itu bisa terjadi karena volume dari setiap kegiatan jembatan dan jalan itu diduga diturunkan 10 persen. “Jadi ini benar-benar harus diperbaiki agar tidak terulang kembali. Dan telah kita bahas selama 7 hari sejak LHP BPK itu diterima kami,” terangnya.

“Intinya ini adalah kekurangan volume kegiatan. Bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lapangan dan juga rekanan yang kurang profesional dalam bekerja. Jadi rekanan ini harus di-warning juga karena tak bagus kerjanya,” sambungnya.

Tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu, Pemkot diwajibkan mengembalikan anggaran itu ke negara dalam waktu 60 hari (2 bulan). “Ini harus ditaati oleh Pemkot dan OPD terkait. Jika tidak ditaati, BPK bisa membawa hal ini ke ranah hukum,” tegasnya.

Walaupun demikian, tambah Dodo, para rekanan dalam kegiatan tersebut telah dipanggil pihaknya dan mengaku siap mengembalikan anggaran tersebut. “Namun mereka (rekanan) meminta waktu lebih dari 60 hari karena bukan uang yang sedikit dan perlu waktu juga untuk mengumpulkan uang tersebut,” tambahnya. (rez)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.