Belum Ada Laporan ASN Tak Netral di Pilkada Tasik

79
0
radartasikmalaya

SINGAPARNA – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sampai saat ini belum menerima laporan adanya aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti tidak netral dalam Pilkada 2020.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Badan (Sekban) Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya H Eris Muhammad Ishaq kepada Radar, Selasa (1/12).

“Sampai hari ini belum ada surat masuk dari Bawaslu soal indikasi dugaan pelanggaran netralitas ASN yang masuk ke Inspektorat. Kemungkinan sudah masuk ke Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) atau mungkin masih di tataran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, kalau ke Inspektorat belum masuk,” ujar Eris.

Kabid Penilaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya Popi mengatakan, bahawa sampai saat ini belum ada surat masuk atau laporan dari Bawaslu kaitan ASN di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya yang terindikasi pelanggaran netralitas di Pilkada Tasik.

“Belum ada, mungkin masih ditataran pengawasan di Bawaslu. BKPSDM belum menerima laporan tersebut, Ketika direkomendasikan ke KASN pastinya akan ada surat masuk ke dinas,” terang dia.

Baca juga : Usai Ngambil Madu Odeng, Buruh Meninggal di Warung di Urug Kawalu Kota Tasik

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya memanggil tujuh kepala desa di Kecamatan Rajapolah yang terindikasi mendukung salah satu pasangan calon dengan menggunakan simbol dukungan jari, Kamis (19/11).

Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin mengatakan, pemanggilan tujuh kepala desa dari Kecamatan Rajapolah ini sudah berdasarkan informasi dan temuan awal indikasi beredarnya foto kades yang mendukung salah satu pasangan calon dengan simbol tangan. Simbol tangan tersebut mengarah kepada nomor urut salah satu pasangan calon.

“Temuan tersebut lewat rapat pleno Bawaslu ditetapkan menjadi informasi awal temuan adanya indikasi pelanggaran di Pilkada Tasik oleh para kepala desa, yang terindikasi mendukung salah satu pasangan calon,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, kemarin.

Tujuan dipanggilnya para kades, kata dia, sebagai langkah Bawaslu dalam penelusuran mencari fakta dan indikasi pelanggaran termasuk sanksinya apa.

“Sudah jelas dalam peraturan undang-undang bahwa pejabat struktural termasuk kades tidak boleh mendukung atau menguntungkan salah satu pasangan calon,” jelas dia.

Camat Rajapolah Yana Hermana mengatakan, dirinya dipanggil Bawaslu untuk mengklarifikasi soal kebenaran para kepala desa masih aktif menjabat atau tidak.

“Bawaslu menanyakan kepada saya, benar tidak para kades masih aktif dan dari Kecamatan Rajapolah? saya jawab betul. Jadi memastikan kepada kecamatan, iya memang betul para kepala desa dari Rajapolah semuanya dan masih aktif,” terang Yana. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.