DPRD: Bidang Juga Harus Ikut Dievaluasi

Belum Optimal, Dua SKPD Dimerger

52

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

SINGAPARNA – Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) akan dimerger dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain pada perubahan susunan organisasi tata kerja (SOTK) baru. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Drs H Abdul Kodir MPd kepada Radar, Selasa (30/10).

Kodir menjelaskan perubahan SOTK ini menyesuaikan dengan dilakukannya revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai langkah efisiensi anggaran. “Jadi revisi RPJMD ini berdampak terhadap SOTK juga sebagai alat pencapainya. Dan direncanakan pada pembahasan awal baru ada dua SKPD yang kemungkinan dimerger dengan dinas atau badan lain. Dengan begitu akan ada efisiensi anggaran,” ujar pria yang juga Keta Forum Sekda Jawa Barat.

Kodir menambahkan untuk Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) akan dimerger menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). BPPD dimerger karena selama ini kinerjanya masih belum maksimal. Padahal, badan ini hanya mengurusi soal pendapatan. Tapi sejauh ini tidak ada peningkatan signifikan soal pendapatan daerah. “Sementara selama ini anggaran untuk badan cukup besar. Jadi nanti bisa menjadi bidang saja supaya lebih efisiensi anggaran,” bebernya.

Selain BPPD, kata Kodir, yang sudah direncanakan untuk dilakukan merger adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRPK). Kemungkinan bisa digabungkan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). “Ya nanti tentang perumahan rakyat dan kawasan permukiman bisa menjadi bidang di PUPR,” ungkapnya.

Saat ini, lanjut Kodir, untuk perampingan SOTK masih dalam pembahasan. Termasuk membahas soal dasar hukumnya berupa peraturan daerah (perda) masih dibahas internal. “Setelah semuanya selesai baru kita serahkan ke DPRD untuk ditindaklanjuti. Target kita awal tahun depan sudah bisa menggunakan SOTK baru,” terangnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ruhimat mengatakan soal perampingan SOTK belum sampai di DPRD. “Informasi sih ada, tapi kita belum terima untuk pembahasan. Karena katanya masih dibahas di eksekutif,” ungkapnya.

Ruhimat menilai sangat setuju apabila dilakukan perampingan SKPD. Mengingat ada beberapa bidang yang dirasa efektivitasnya perlu dievaluasi. Seperti Bidang Pemuda dan Olahraga di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Mengingat tugasnya terkesan hampir sama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). (dik)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.