BEM Unigal Tuntut Tiga Hal

247
0
MIMBAR BEBAS. BEM Unigal Ciamis menggelar aksi mimbar bebas di depan kampus dalam rangka refleksi tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK Jumat (20/10).

CIAMIS – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Galuh (BEM Unigal) Kabupaten Ciamis menggelar aksi mimbar bebas menyikapi tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di halaman kampus kemarin (20/10) pukul 10.0.
Dalam aksinya mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan. Yaitu menagih janji program Nawacita Presiden Jokowi, evaluasi, adili dan sita harta koruptor, serta nasionalisasi aset negara. “Itu tuntutan kami agar segera diselesaikan sampai tuntas oleh pemerintahan Jokowi,” ungkap Ketua BEM Unigal Ade Apipudin.
Dia mengatakan di era pemerintahan Jokowi-JK, dunia pendidikan menjadi kelinci percobaan kebijakan pemerintah. Dari mulai kurikulum 2013 (kurtilas) yang belum tuntas hingga program full day school. “Sementara sarana dan prasarana pendidikan di daerah masih minim,” tuturnya.
Menurutnya, kurikulum yang diterapkan saat ini belum sesuai. Sebab, banyak tenaga pendidiknya yang belum siap. Perlu dilakukan evaluasi dan pelatihan secara komprehensif agar tenaga pengajar mampu menerapkan kurikulum yang ditetapkan dengan optimal. “Harus dipastikan juga kesediaan sarana/prasarana yang mendukung kesuksesan kurikulum yang akan diimplementasikan,” kata dia.
Mahasiswa juga menuntut penuntasan kasus korupsi sampai ke akarnya tanpa pandang bulu. Mereka mendesak lembaga berwenang untuk menyita harta para koruptor dan dikembalikan kepada negara. “Semoga pemerintah bisa menuntaskannya di kepemimpinan Jokowi yang tersisa saat ini,” ujarnya.
Selain persoalan pendidikan dan korupsi, mahasiswa juga menyoroti langkah pemerintah yang menambah utang negara. Berdasarkan data, kata Ade, utang Pemerintah Indonesia hingga Juni 2017 tercatat Rp 3.706,52 triliun. Sementara sumber kekayaan alam juga dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan industri negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang dan Tiongkok. “Pertanyaan yang muncul kemudian adalah Indonesia mendapatkan apa dari penglolaan kekayaan alam yang dilakukan oleh asing,” tandasnya.
Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa keuangan (BPK), dominasi asing di sektor Minyak dan gas bumi (migas) adalah 70 persen, batu bara, bauksit, nikel dan timah 75 persen, tembaga dan emas sebesar 85 persen, serta perkebunan sawit 50 persen.
Mahasiswa juga mengkritisi kebijakan kenaikkan tariff dasar listrik (TDL) yang dinilai sebagai kebijakan kurang populis. Akibatnya, terjadi kenaikkan inflasi sampai 4,9 persen dalam setengah tahun terakhir, dari rata-rata 3,2 persen. Kenaikkan TDL berdampak pada penurunan daya beli, penurunan konsumsi produk dan pada akhirnya akan berpengaruh pada menurunnya penerimaan pajak. “Akibatnya terjadi defisit penerimaan negara,” kata dia. (isr)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.