Beras Bansos di Kota Banjar Harus Layak Konsumsi

175
0
BANSOS. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Banjar H Nana Suryana menyerahkan bantuan secara simbolis kemarin. Anto Sugiarto / Radar Tasikmalaya
BANSOS. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Banjar H Nana Suryana menyerahkan bantuan secara simbolis kemarin. Anto Sugiarto / Radar Tasikmalaya

BANJAR – Munculnya keluhan terkait kualitas beras bantuan sosial harus menjadi perhatian serius dan evaluasi Pemerintah Kota Banjar.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua I DPRD Kota Banjar Tri Pamuji Rudianto usai membagian bantuan sembako dari PDI Perjuangan Jumat (15/5).

Tri Pamuji prihatin dengan kondisi bantuan beras dari Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dinilai tak layak konsumsi. Dia meminta kualitas berasnya ditingkatkan.

“Sebelumnya saya sudah teriak-teriak supaya bantuan tersebut kualitasnya diperhatikan, jangan sampai mengecewakan para penerima bantuan. Pandemi Covid-19 ini kan musibah semua, jadi tolong bagi Pemerintah Kota Banjar, khususnya penyalur maupun penyedia sembakonya supaya memberikan bantuan jangan yang jelek, karena ini bahan konsumsi, harus layak,” ujarnya Jumat (15/5).

Ia mengatakan bantuan beras yang diterima masyarakat harus baik seiring dengan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada penghasilan masyarakat kecil, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka.

“Dengan adanya bantuan sembako kepada masyarakat tidak mampu dalam percepatan penanggulangan Covid-19 tentu menjadi harapan masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarganya, karena kesulitan dalam mendapatkan penghasilan. Namun hal ini sangat ironis, tatkala bantuan yang begitu diharapkan oleh rakyat kecil ternyata berasnya tidak layak konsumsi. Diperparah dengan tidak tepatnya KPM dalam pelaksanaanya,” ujarnya.

Baca Juga : 2 Pria Misterius Kuras ATM Warga Pataruman Kota Banjar Rp24 Juta, Ini Modusnya..

Tentu, lanjut dia, hal itu tidak bisa dibiarkan. Wali kota, pinta dia, harus responsif dengan memerintahkan jajaran dan para pembantunya untuk mengevaluasi dan mengambil langkah cepat untuk perbaikan, terutama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Dalam hal pengadaan beras, siapa pihak si pengadanya. Perlu ada langkah untuk minta pertanggungjawaban kepada rekanan atas kualitas beras yang tidak layak konsumsi. Padahal Banjar memasuki musim panen raya, yang tentu setok beras di masyarakat berlebih. Dengan adanya bantuan sembako, seharusnya bisa juga digunakan oleh pemerintah kota dalam rangka usaha menstabilkan harga padi di masyarakat, yang hari ini harganya turun drastis dibawah standar harga gabah yang ditetapkan pemerintah,” kata Tri Pamuji.

Diberitakan sebelumnya, penerima bantuan jaring pengaman sosial (JPS) mengeluhkan kualitas beras yang diberikan Pemerintah Kota Banjar. Warna berasnya kusam dan bau apek. Selain itu, saat dimasak harus ditambahkan daun pandan supaya beras wangi.

Salah seorang warga Lingkungan Parunglesang Reni mengatakan apabila tidak ditambahkan pandan saat memasak, beras tersebut kurang enak dikonsumsi.

“Kondisi berasnya begini agak geuneuk, agak kehitam-hitaman gitu. Harapannya ke depan jika ada bantuan beras lagi, supaya lebih baik lagi kualitasnya,” kata Reni Kamis (14/5).

Wakil Wali Kota Banjar H Nana Suryana akan mengevaluasi bantuan jaring pengaman sosial berupa beras 20 kilogram tersebut.

“Kita terima jika ada aduan seperti itu dan akan menjadi evaluasi kami. Bantuan ini kanbertahap untuk warga terdampak Covid-19 sekitar 17 ribu penerima, permasalahan pasti ada, kesalahan juga pasti ada karena kami juga manusia. Keluhan ini akan menjadi evaluasi kami,” ungkap Nana. (cep)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.