Beras PKH Bau & Berkutu, Pendamping dan Distributor di Kabupaten Tasik Lalai

95
0
H Demi Hamzah Rahadian SH MH Ketua Komisi I DPRD

SINGAPARNA – Ditemukannya beras bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Puspahiang yang berbau dan berkutu mendapat tanggapan dari DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Wakil rakyat ini meminta ada yang bertanggung jawab atas buruknya kualitas beras yang diterima masyarakat.

Baca juga : Diduga Positif, Tadi Sore 3 Warga Sambongjaya Kota Tasik Dijemput Tim Covid-19

Ketua Komisi I DPRD H Demi Hamzah Rahadian SH MH mengatakan, sudah seharusnya masyarakat kritis dan terbuka menyampaikan bantuan yang diterimanya dari PKH tidak layak konsumsi, sehingga ke depan menjadi evaluasi untuk lebih baik lagi.

“Kami apresiasi, karena itu menjadi hak masyarakat atau penerima bantuan ketika bantuannya tidak sesuai bahkan tidak layak konsumsi. Ini sangat merugikan masyarakat, apalagi ini program bantuan pemerintah pusat,” kata Demi kepada Radar, Senin (12/10).

Menurut Demi, adanya kasus bantuan PKH berupa beras dengan kualitas jelek atau tidak layak konsumsi ini menjadi sebuah kelalaian baik dari pihak pendamping PKH atau distributor, bisa sampai didistribusikan kepada masyarakat.

“Apalagi ini bantuan dari kementerian sosial, seharusnya masyarakat mendapatkan bantuan beras premium yang layak dikonsumsi. Kalau memang benar ada kasus ini, aparat penegak hukum harus turun melakukan penyelidikan,” tegas Demi.

Penyelidikan ini dilakukan, kata Demi, untuk mengetahui dimana letak permasalahannya. Apakah ada di pendamping PKH atau distributor pengadaan beras tersebut.

“Jangan sampai terjadi lagi, karena bantuan ini urusannya dengan kehidupan masyarakat. Beras atau sembako sangat dibutuhkan. Jadi harus ditangani serius, jangan sampai terulang lagi,” kata dia.

Kemudian, Demi meminta masyarakat bersikap kritis ketika ditemukan bantuan dari pemerintah pusat dengan kualitas yang tidak sesuai. Jangan sampai didiamkan. “Masyarakat berhak menolak ketika menerima beras tidak premium atau tidak layak konsumsi,” ujar dia.

Selain itu juga, tambah dia, pendamping PKH harus peka dan respons ketika ada kejadian ini. Menjadi yang terdepan untuk menelusuri di mana letak permasalahannya. “Jangan rugikan masyarakat, apalagi ini program bantuan sembako yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dari pemerintah pusat. Kita semua harus mengawalnya,” tegas dia.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ami Fahmi ST menambahkan, masyarakat berhak mengawasi dan komplain ketika menerima bantuan sembako tidak layak konsumsi.

“Karena sudah jelas bantuan PKH ini dari pemerintah pusat dan daerah ikut mengawasi. Sudah jelas kualitas bantuan beras PKH ini harus premium, jadi sudah menjadi haknya masyarakat. Kalau ada kejadian, harus dilaporkan, kan ada pendamping PKH-nya,” terang dia.

Menurut dia, kalau memang terjadi pelanggaran atau permasalahan oleh distributor atau penyedia bantuannya bisa di-blacklist dalam pengadaan ke depannya.

Baca juga : WADUH.. Hari Ini 11 Warga Kota Tasik Positif Covid-19, 1 Meninggal

“Jadi fungsi pengawasan bukan hanya di pemerintah, masyarakat juga harus ikut mengawasi dan melaporkan hal yang tidak selayaknya terjadi dalam setiap bantuan yang diterimanya,” papar dia.

Sementara itu saat dikonfirmasi soal beras bantuan PKH di Puspahiang melalui sambungan telepon, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos PMD-P2A) Kabupaten Tasikmalaya Rony Ahmad Syahroni tidak mengangkat teleponnya. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.