Berdayakan Eks Karyawan !

25

BUNGURSARI – Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi meminta pemerintah memberdayakan eks karyawan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Resik bila sudah dibubarkan. Beberapa di antara mereka bisa bekerja di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengelola pasar tradisional.

“Kalau ada, dari 100 karyawan ya diberdayakan lagi, pesangon tidak akan lama. Kalau mereka tak mampu berwirausaha mau bagaimana,” ujar Muslim saat ditemui di Jalan Letnan Harun, Jumat (7/12).

Menurut dia, pengabdian eks karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu harus diapresiasi. Bagaimana pun mereka punya pengamanan yang baik dalam memberikan pelayanan di pasar tradisional. “Sangat penting ada apresiasi setelah mengabdi di perusahaan pemerintah. Saya setuju dan menginginkan saat jadi UPTD mereka diberdayakan lagi,” terang dia.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, idealnya yang semula sebagai security, petugas parkir, bisa kembali bekerja di tempat yang biasanya mereka bertugas. Maka, pemkot tinggal membenahi manajemen UPTD supaya bisa sukses melayani penghuni pasar dan berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kemudian akselerasi pembangunan struktur pasar yang selama ini terkendala karena adanya PD Pasar Resik harus bisa disiasati. Jangan sampai upaya perubahan ini justru menjadikan pengelolaan pasar tradisional sama dengan UPTD dulu. Tidak ada perubahan signifikan apalagi lebih maju,” bebernya.

Dia meminta nantinya beberapa pasar tradisional yang saat ini seolah hidup enggan mati tak mau, didukung agar lebih maju dan ramai. Seperti Pasar Indihiang dan Padayungan yang berada di kawasan padat penduduk. “Sehingga geliat ekonomi menengah ke bawah bisa meningkat bagi wilayah sekitarnya. Termasuk Pasar Padayungan juga nampaknya harus mulai dipikirkan nasibnya,” ungkap dia.

Diberitakan sebelumnya, Direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Resik turut menghitung kebutuhan dana pesangon karyawan dengan melibatkan konsultan. Taksiran angkanya mencapai Rp 4 miliar.

Direktur Utama PD Pasar Resik Asep Safari Kusaeri menerangkan penghitungan kebutuhan dana pesangon itu memakai jasa konsultan independen. Konsultan yang dipilih ini pernah melaksanakan hal serupa di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang yang sama di Kota Bojonegoro. “Mereka sudah membubarkan perusahaan daerahnya sekitar tiga tahunan lalu dan alhamdulillah hak-hak para karyawannya terpenuhi pascadiberhentikan,” ungkap dia kepada Radar saat ditemui di Unit Pasar Indihiang, Rabu (5/12).

Menurut pria yang akrab disapa Askus itu, di PD Pasar Resik ada tiga level karyawan. Yakni pengawas, direksi dan staf. Sesuai dengan surat keputusan (SK) wali kota masa bertugasnya empat tahun. “Nah itu bagaimana perhitungannya? Kami tidak ingin ketika bubar hak karyawan ada yang tidak dipenuhi. Maka menggunakan konsultan yang pernah mengkaji persoalan serupa,” tuturnya.

Dalam waktu dekat, kata dia, hasil penghitungan konsultan akan segera muncul. Dari in­for­masi yang diketahuinya, esti­masi total pesangon yang ha­rus dipenuhi berada di angka sekitar Rp 4 miliar lebih. “Masih di­kaji konsultan, waktu dekat ini akan ketahuan berapa nilainya,” terang dia. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.