Beredar Petisi Copot Kadisporabudpar Kota Tasik

160
0
Loading...

CIHIDEUNG – Polemik pernyataan Kepala Disporabudpar Kota Tasikmalaya, Hadian menuai respons serius dari beragam kalangan. Belakangan ini, beredar link https://www.petisionline.net/turunkan_hadian_kadisporabudpar_kota_tasikmalay, yang berisi kecaman terhadapnya dan penggalangan dukungan untuk mencopotnya dari jabatan.

Pada laman web tersebut, berisi tulisan yang menerangkan perilaku kepala dinas dalam menyikapi aspirasi para pelaku usaha di Kota Tasikmalaya yang sudah melewati batas. Pembuat petisi yang mengatasnamakan Warga Kota Tasikmalaya itu, menilai seharusnya sebagai seorang kepala dinas bisa mengayomi dan menjadi bapak yang bijak.

“Bagi para pemuda, pelaku seni, pariwisata, budaya dan sebagainya. Jangankan memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi akibat Covid-19, mengajak berdiskusi pun tidak pernah. Malah mengutarakan pernyataan yang tidak sepantasnya keluar dari seorang pejabat eselon II,” tulisnya dalam laman web tersebut.

Tata kelola pariwisata yang ada di bawah kepemimpinannya, lanjut dia, tidaklah jelas arah dan tujuan. Program yang digulirkan mulai pelatihan dan program Wira Usaha Baru (WUB) dari tahun ke tahun tidak ada output yang jelas, hanya terkesan menghabiskan anggaran dan asal dilaksanakan.

“Kami menginginkan perubahan yang lebih baik, pengayom yang lebih peka, pejabat yang mau mendengarkan, pemerintah yang memberi solusi bukan hanya melarang dan membiarkan !! Kami tidak akan melawan, tapi kami bersuara lantang !!!,” papar penulis.

loading...

“Sudah saatnya Plt Wali Kota dan Sekda memanggil dan MENCOPOT HADIAN dari jabatannya sebagai Kadis PORABUDPAR kota Tasikmalaya! Jangan ditunda lagi!!,” sambungnya.

Pada paragraf akhir, pembuat petisi mengajak para penerima link tersebut untuk membubuhkan tanda tangan digital sebagai bentuk dukungan gerakan moril tersebut.

Salah seorang penerima petisi yang juga pengelola kedai kopi di wilayah Kecamatan Indihiang, Yandi Tarwandi mengaku setuju dengan adanya gerakan tersebut. Sebagai leading sector kepariwisataan harusnya di tengah masa pandemi Covid-19 yang menyulitkan berbagai sektor usaha.

Kepala dinas terkait memberikan solusi atau pemahaman dengan baik bukan dengan sikap arogansi selaku aparatur pemerintahan. “Kita butuh solusi, kalau cuma nurut-nurut aturan memang nasib karyawan dan omzet kita mau ditanggung siapa,” keluhnya.

Terpisah, Ketua Harian Solidaritas Pemuda Tunas Tasikmalaya (Sipatutat), Iwan Supriadi menyarankan Pemkot segera merespons gelombang keluhan dari publik. Apalagi, belakangan ini tidak hanya mahasiswa yang mengeluhkan kinerja kadis bersangkutan, juga mulai menggalang adanya petisi semacam itu.

“Harus direspons, minimal dibina kembali. Supaya persoalan tidak semakin meruncing, dan para pelaku usaha segera mendapat solusi atas apa yang mereka keluhkan,” ucap Iwan.

Dia menambahkan perlunya Plt Wali Kota Tasikmalaya H M Yusuf melakukan evaluasi terhadap kinerja para pegawainya, dan memberikan pembinaan kepegawaian sehingga tidak terjadi lagi kasus serupa.

Pria yang akrab disapa Iwok itu memahami, kondisi pandemi Covid-19 yang serba sulit, harusnya Pemkot bisa hadir mengayomi para pegiat usaha yang sedikit-banyaknya juga berkontribusi bagi daerah.

“Seharusnya lebih bijak, kita harap dievaluasi atau digeser dulu mungkin sudah jenuh duduk disitu (Disporabudpar, Red),” ucapnya.

Baca juga : Kota Tasik Belum Perlu Karantina Terbatas, Punya Pengalaman di Buninagara

Sebelumnya, Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat, Rony M Anugrah mengatakan tahun tema pembangunan 2021 yakni tahun investasi. Dimana eksekutif seharusnya menyusun regulasi serta program kerja yang bisa mendongkrak masuknya investasi ke daerah, dengan berbagai kebijakan populis dan tidak menyulitkan.

“Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahun ini merupakan tahun investasi, yang mestinya ada kemudahan regulasi, insentif dan kebijakan lainnya dalam memberikan keramahan bagi pihak-pihak yang akan inves di daerah,” kata Rony kepada wartawan saat ditemui di Jalan KH Lukmanul Hakim Kecamatan Cihideung, Kamis (28/1).

Dia mengakui sempat mendengar informasi dari para pelaku usaha yang kala itu menghadiri undangan sosialisasi kepariwisataan, berkenaan peraturan wali kota tentang masa pandemi Covid-19.

Pernyataan kepala dinas kala itu, kata dia, seolah menandakan bahwa daerah kurang ramah dengan investasi, dikuatkan dengan kalimat perintah untuk berusaha di daerah lain apabila tidak mengikuti aturan.

“Jadi kami juga mendengar keluhan dari para pegiat usaha bidang Food and Beverage (FnB). Bahwasannya saat sosialisasi, kepala instansi bersangkutan melayangkan perkataan yang menuai ketersinggungan para pegiat usaha di bidang itu,” tuturnya.

“Jadi sangat tidak ramah kalau bahasa seperti itu dilontarkan seorang kepala dinas yang merepresentasikan Pemkot, dihadapan pelaku usaha. Seolah investasi yang sudah ada saja diusir, apalagi yang mau datang nanti bagaimana,” sambungnya yang juga pegiat usaha di bidang kuliner. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.