Berharap Tanggal Hari Jadi Direvisi

11

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

TASIK – Penetapan hari jadi Kota Tasikmalaya diminta mengacu terhadap penetapan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. Mengingat kota lain se-angkatannya, menginduk terhadap regulasi tersebut secara berurutan.

Sesepuh Tasikmalaya R H Djadja Winatakusumah menceritakan saat itu rentetan kota yang disahkan negara untuk menjadi pemerintah kota sesuai urutan nomor Undang-Undang Nomor 9 Kota Cimahi, Nomor 10 Kota Tasikmalaya dan 11 Kota Batu serta kota lainnya.

“Satu nomor satu kota saat itu. Kita pun saat menjumpai wali kota Surabaya di Apeksi mendorong untuk memasukkan Kota Tasik di urutan 99 sebagai anggota Apeksi,” ceritanya kepada Radar, Selasa (11/9).

Sedangkan, kata dia, saat ini hari jadi Kota Tasikmalaya mengacu terhadap dilantiknya penjabat wali kota pertama tanggal 17 Oktober, yang dikuatkan melalui perda. Maka dari itu, inisiatif para sesepuh yang menjadi saksi sekaligus pelaku pembentukan Kota Tasikmalaya menginginkan tanggal hari jadi diperbaiki.

Pria berusia 82 tahun itu menjelaskan munculnya kembali dorongan merevisi hari jadi diawali saat menjenguk Wakil Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf beberapa waktu lalu ketika dirawat di TMC. “Saat menjenguk, Yusuf bercerita ketika pertemuan dengan Presiden bersama 30 kepala daerah kota dan kabupaten. Di sana sempat dikemukakan soal Tasikmalaya dari mulai aset, rencana tol serta banjir di HZ Mustofa,” terangnya.

Saat itu cerita Yusuf, kata Djaja, Presiden Joko Widodo menginstruksikan supaya Pemkot mengusulkan apa saja yang dibutuhkan dalam bentuk surat dan dikirim ke Istana. “Saya kepikiran, sekalian saja untuk merevisi hari jadi. Meski dari 27 pendiri Kota Tasik tinggal 13 orang. Melangkah saja lanjutkan, maka terjadilah pertemuan Sabtu (8/9) bersama H Syarif Hidayat,” jelasnya.

Dia menyadari proses perubahan penetapan hari jadi tersebut akan berjalan lama, namun dirinya bersama sesepuh lain akan menunggu dan berharap bisa direalisasikan di tahun depan. “Kita akan terus menindaklanjuti sekaligus menyusun dokumen sejarah ditemukannya hari jadi Kota Tasikmalaya,” tandasnya.

Terpisah, Bupati Tasikmalaya periode 2001-2006 dan 2006-2010 DR H Tatang Farhanul Hakim MPd menjelaskan penetapan hari jadi Kota Tasikmalaya ditetapkannya saat disahkannya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2001 pada 21 Juni bukan 17 Oktober.

“Dasarnya undang-undang, bukan mengacu kepada dilantiknya penjabat wali kota. Maka hari jadi Kota Tasik harus berdasarkan Undang-undang tentang penetapan kota administratif menjadi daerah otonom,” jelas Tatang saat dihubungi Radar, Selasa (11/9).

Sehingga, kata dia, tidak sinkron apabila hari jadi Kota Tasikmalaya dilaksanakan di bulan Oktober. “Itu tidak sesuai aturan (hari jadi Oktober, Red) dan tidak sinkron dengan sejarah Kota Tasik,” ungkap pencetus lahirnya Kota Tasikmalaya tersebut.

Diberitakan sebelumnya, peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya pada 17 Oktober dinilai tidak sesuai oleh kalangan pelaku sejarah Tasikmalaya. Untuk itu, para sesepuh yang dikomandoi H Djaja Winatakusumah berdiskusi di Jalan Moh Hatta Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya Sabtu (8/9).

Para tokoh tersebut membedah soal ketidaksinkronan hari jadi dengan awal sejarah berdirinya Kota Tasikmalaya. Dalam kesempatan itu hadir H Djadja Winatakusumah, Drs H Syarif Hidayat, Drs H Ahmad Juhaeni, H Ade Hermawan, Drs H Empud Safrudin, Drs H Hafid dan Dendi.

H Syarif Hidayat menjelaskan bahwa sejak 21 Juni 2001 Kota Tasikmalaya sudah terbentuk. Hal itu berdasarkan diterbitkannya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2001. “Jadi sejak juni, Kota Tasikmalaya sudah punya legalitas,” ungkapnya kepada Radar.

Namun, kata wali kota periode 2007-2012 itu, dari tahun ke tahun penetapan hari jadi Kota Tasikmalaya menjadi tanggal 17 Oktober. Momen tersebut mengacu kepada dilantiknya Drs H Wahyu Suradiharja sebagai Penjabat Wali Kota saat itu.

“Dan para sesepuh menilai hal itu cukup menggelikan, karena penetapan hari jadi tidak mengacu kepada momen dikeluarkannya UU RI Nomor 10 Tahun 2001. Logikanya seperti ini, orang itu ulang tahun pada saat dilahirkan atau disunat?,” selorohnya.

H Syarif dan sesepuh lainnya cenderung melihat 21 Juni sebagai hari lahir Kota Tasikmalaya. Akan tetapi pihaknya pun tidak memaksakan Pemkot untuk menuruti keinginan itu. “Ini bukan petisi atau semacamnya, hanya masukan saja,” pungkasnya. (igi/dik/rga)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.