Beri Kewenangan Desa untuk Jaga Hutan

77
0
Arif Budiman Dewan Syuro Serikat Petani Pasundan (SPP)
Arif Budiman Dewan Syuro Serikat Petani Pasundan (SPP)

PANGANDARAN – Dewan Syuro Serikat Petani Pasundan (SPP) Arif Budiman mengaku kurang setuju dengan rencana Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata membentuk pasukan Jaga Leuweung (Hutan) di Kabupaten Pangandaran.

Arif mengatakan dirinya lebih setuju jika pihak desa dan masyarakat sekitar diberi wewenang menjaga hutan. ”Pemerintah Desa diberikan kewenangan penuh untuk menjaga,” jelasnya kepada Radar, Jumat (27/12).

Lanjut Arif, lebih baik jika penjagaan hutan tersebut diberikan kewenangangnya kepada desa sebagai lembaga formal. Karena jika diberikan kepada salah satu kelompok atau kemunitas, kesannya seperti dikotomi (pengelompokan).

”Kalau memang ingin ada pendelegasian untuk menjaga leuweung, ya sudah sama desa saja” terangnya.

Kata dia, pengelolaan hutan bisa menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) tidak perlu membebani APBN atau menggunakan APBD. Menurut Arif, sebelum membuat pasukan jaga leuweung, lebih baik harus melihat dulu histori kebelakang. Dimana hutan akan semakin rusak jika banyak yang menjaganya.

”Semakin banyak orang yang dilegalkan untuk menjaga hutan, semakin habislah hutan,”tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Arif tidak setuju jika ada istilah hutan konservasi atau hutan produksi.

”Itu yang salah, menurut termonologi saya hutan itu tidak bisa disekat-sekat istilahnya, kalau hutan ya hutan, tidak ada konservasi atau produksi. Didalam itu, terdapat berbagai macam pepohonan, tidak hanya jati dan albasiah saja,” terangnya.

Lanjut dia, tidak ada kriteria yang jelas apa itu hutan konservasi dan apa itu hutan produksi. ”Apa penilaian dan indikatornya, terus siapa yang bisa menentukan jenis hutan itu, siapa coba,” tanyanya. (den)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.