Birokrat Harus Fokus Bekerja

70
0

TASIK – Wali Kota Ta­sik­malaya periode 2007-2012 Drs H Syarif Hi­dayat MSi berharap ki­nerja pemerintah da­e­r­ah tidak terganggu pas­ca ditetapkannya H Bu­di Budiman sebagai ter­sangka oleh Komisi Pem­be­rantasan Korupsi (KPK).

“Jangan sampai meng­gang­gu kinerja Aparat Sipil Negara (ASN). Para birokrat harus fokus bekerja melayani masyarakat,” ujarnya kepada Radar, kemarin (17/5)

Menurutnya, proses hukum terhadap H Budi Budiman lebih baik dipercayakan kepada aparat yang menanganinya. ASN, kata dia, tidak perlu ikut campur dan harus tetap tenang dalam bekerja. “Hukum itu sudah punya jalur sendiri,” ungkapnya.

Sebab, kata Syarif, kasus yang berhubungan saat ini merupakan ekses dari politik. Sehingga abdi negara atau ASN tidak boleh ikut serta dalam politik praktis. ”Meski ASN juga ada politiknya, tapi bukan politik praktis,” tuturnya.

Ketika ditanya sikap apa yang harus diambil H Budi Budiman terkait kasusnya tersebut? Syarif enggan berkomentar. Namun, jika dirinya di posisi H Budi, maka dia akan mengundurkan diri dari jabatannya. “Kalau saya, ya akan mengundurkan diri,” ungkapnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPC PERADI Tasikmalaya Eki Sirojul Baehaqi menyebutkan terlepas benar tidaknya kasus yang menimpa H Budi Budiman, tinggal menunggu proses formal. Terlebih saat ini, KPK sudah menetapkannya sebagai tersangka. “Berarti KPK telah memiliki alat bukti permulaan yang cukup,” katanya.

Menurutnya, akan lebih elok jika tersangka sebagai kepala daerah segera mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu bisa sebagai bentuk pertanggungjawaban etika kepada publik, “Selain itu, agar lebih berkonsentrasi pada persoalan hukum yang dihadapi,” paparnya

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada dua mekanisme pemberhentian kepala daerah. Bisa karena pejabat itu sendiri yang mengundurkan diri atau diberhentikan karena dianggap melanggar larangan bagi seorang kepala daerah. “Oleh karenanya, keadaan akan lebih baik apabila kepala daerah rendah hati untuk berhenti, baik sifatnya sementara ataupun tetap,” terangnya.

Apabila tidak,kata Eki, maka DPRD sebagai wakil rakyat idealnya mengambil tindakan konstitusional memberhentikan kepala daerah dari jabatannya atas dasar dugaan pelanggaran tersebut. Sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah tanpa harus menunggu proses hukum di pengadilan. “Semuanya demi citra masyarakat Kota Tasikmalaya yang sungguh-sungguh berkomitmen ingin menciptakan pemerintahan yang bersih,” pungkasnya. (rga)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.