Beranda Kota Tasik Bisa Jadi Kendala Raih WTP

Bisa Jadi Kendala Raih WTP

142
BERBAGI
ilustrasi

CIHIDEUNG – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran (TA) 2017 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 1.574.905.841,35 dari beberapa paket pekerjaan akan menghambat upaya Pemkot Tasikmalaya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Itu cukup mengganggu target pemkot apabila ingin kembali mewujudkan WTP,” ujar pengamat politik, pemerintahan, dan sosial Tasikmalaya Asep M Tamam kepada Radar, Rabu (11/4).
Menurut dia, temuan senilai Rp 1,5 miliar lebih itu tidak kecil. Apalagi jumlah tersebut diketahui pada pekerjaan pemerintah khususnya di bidang fisik yang rentan penyimpangan. “Kita sadari proyek bersifat fisik itu identik dengan penyimpangan bahkan korupsi. Meski administrasi sudah tertib juga, image-nya tetap miring. Apalagi kalau harus merunut kepada nilai kemanfaatannya,” ungkap Asep.
Dosen IAIC itu menceritakan beberapa waktu lalu pejabat di tataran BPK RI diciduk aparat lantaran adanya indikasi permainan. Dengan temuan BPK atas pekerjaan pemkot itu merupakan salah satu perubahan dan bukti lembaga pengawasan itu berbenah diri. “Maka segala bentuk ketimpangan dalam proyek akhirnya kembali terbuka. Dan itu menjadi tamparan bagi pemkot, penggarap proyek dalam mengelola uang rakyat,” tegasnya.
Asep khawatir kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan yang selama ini dihimpun dari pajak yang dibebankan ke masyarakat semakin berkurang. Apalagi beberapa kasus temuan di daerah lain yang melibatkan pejabat terseret ke ranah hukum. “Kita ketahui bersama, beberapa pejabat di daerah lain mulai dibekuk. Harus menjadi catatan bagi pemerintah, khawatir masyarakat menyaksikan adanya clean government itu semakin menjadi angan-angan saja,” paparnya.
Sementara itu, DPRD Kota Tasikmalaya kerap mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) supaya pekerjaan bermasalah tidak kembali terulang. Namun, nyatanya selalu ada temuan apalagi di 2017 terbilang signifikan. “Kita kerap ingatkan dan menegur agar pekerjaan jangan menyisakan masalah. Ini kan untuk masyarakat,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim S Sos MSi.
Dia menambahkan baik melalui rapat evaluasi, maupun pembahasan kegiatan serta monitoring lapangan, wakil rakyat memelototi pelaksanaan proyek yang digarap eksekutif melalui rekanan. “Memang sisi pengawasan saat implementasi itu ya kita hanya melihat secara umum. Tidak spesifik sampai ke ukuran atau teknis pekerjaannya. Tetapi catatan selalu kita sampaikan ketika ada hal yang terlihat tidak ideal dalam pekerjaan,” tandasnya. (igi)

Facebook Comments

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.