BK Bersuara Soal Silang Pendapat

32
0
H. Nurul Awalin SAg., MSi

INDIHIANG – Rotasi-Mutasi pegawai di lingkungan Pemkot menimbulkan perbedaan pendapat di tubuh DPRD. Untuk menjaga kultur kolektif kolegial, Ketua DPRD diminta mengambil langkah.

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya H Nurul Awalin yang ikut angkat bicara terkait adanya perdebatan antar anggota dewan. Maka dari itu Ketua DPRD harus melakukan langkah guna meluruskan perdebatan soal rotasi mutasi.

“Ketua perlu melakukan komunikasi dengan unsur pimpinan dan fraksi,” ujarnya kepada Radar, Senin (6/1).

Pria yang juga Ketua Fraksi Golkar ini pun menampik pernyataan rekan separtainya H Dayat Mustofa. Menurutnya, secara administrasi memang tidak ada pelanggaran dalam rotasi mutasi tersebut. Akan tetapi setiap kebijakan Pemkot termasuk rotasi mutasi berkaitan dengan kinerja pegawai.

“Buktinya, kita dapat laporan penolakan dari Kelurahan Sukajaya (Kecamatan Bungursari, Red),” tuturnya.

Artinya, kata H Nurul, DPRD tetap harus mencermati setiap kebijakan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya supaya tidak menimbulkan persoalan terutama untuk pelayanan publik.

Laporan penolakan warga Purbaratu tentunya harus ditindaklanjuti oleh Komisi I yang punya kapasitas dalam hal kepegawaian. “Masa kita dibiarkan ketika ada penolakan seperti ini,” tuturnya.

Dia pun menyesalkan Ketua DPRD tidak mengkomunikasikan adanya rotasi mutasi di lingkungan Sekretariat DPRD. Karena secara aturan, ketika ada pegawai yang akan ditempatkan sebagai Sekretaris Dewan maka Pemkot harus berkoordinasi dengan pimpinan yang dilanjutkan ke fraksi. Menurutnya, hal itu tidak hanya untuk jabatan Sekwan saja, tapi berlaku untuk pegawai Sekretariat DPRD lainnya.

“Sejauh ini kami tidak diajak berkomunikasi atau mungkin ketua sendiri tidak tahu kalau ada rotasi mutasi pegawai Sekwan,” ujar Ketua DPRD Kota Tasikmalaya periode 2004-2009 ini.

Di tambah lagi, ada langkah-langkah krusial DPRD yang menurutnya tidak jelas ujungnya. Diantaranya yakni evaluasi open bidding tidak jelas akhirnya. “Seharusnya jangan memuai begitu saja, harus sampai tuntas,” tuturnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim SH mengatakan bahwa adanya perdebatan antar anggota DPRD merupakan hal biasa. Dia pun tidak melihat hal itu sebagai persoalan yang besar. “Perbedaan pendapat itu kan hal biasa. Tidak akan mengganggu kinerja dewan,” tuturnya.

Terkait rotasi dan mutasi pegawai, dia memang sudah mengetahui hal tersebut. Dia melihat tidak ada masalah yang perlu dikritisi dari kebijakan tersebut.

“Sebelumnya saya dikasih tahu Komisi I dan tidak ada masalah,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Dayat Mustofa menyebut pelantikan 207 pegawai di lingkungan Pemkot pada Kamis (2/1) tidak ada yang perlu dikritisi. Karena pelantikan dan pengukuhan itu merupakan penyesuaian dengan struktur organisasi tata kerja (SOTK) baru.

“Apa yang perlu dikritisi? Itu kan Pemkot menyesuaikan adanya perubahan nomenklatur terhadap sejumlah instansi. Kemudian ada dinas yang dilebur otomatis pegawainya harus ditempatkan,” tuturnya saat dijumpai di kediamannya Jalan Cipicung Kecamatan Cihideung, Minggu (5/1).

Menurutnya, Pemkot sudah tepat mengosongkan kepala Badan Kesbangpol –yang pada 2020 naik status, karena pengisian jabatan kepala Badan Kesbangpol melalui lelang terbuka (open bidding). Jadi kalau jabatan kepala Badan Kesbangpol diisi, tanpa lelang jabatan, justru itu menyalahi peraturan, sehingga H Abu Mansyur yang kala itu menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dilantik menjadi Asda I. (rga/igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.