Open Bidding Tunggu Inkrah Kasus Abdul Kodir

BKD: Belum Ada Instruksi Isi Sekda

55
0
Ade Sumanang MSi

SINGAPARNA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tasikmalaya belum menyiapkan apa pun untuk pengisian jabatan sekretaris daerah (sekda). Pasalnya, belum ada perintah dari kepala daerah dalam pengisian panglima ASN ini.

“Soal waktu open bidding sekda belum ada instruksi dari pimpinan daerah atau bupati Tasikmalaya. Jadi, untuk tim panitia seleksi (pansel) pun belum dibentuk, baik dari internal pemerintah daerah atau pun eksternal,” ujar Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tasikmalaya Ade Sumanang MSi kepada Radar, Rabu (3/4).

Kata Ade, selama belum ada instruksi dari bupati, pihaknya belum bisa melaksanakan open bidding sekda. Kemungkinan, lelang jabatan terbuka untuk panglima ASN ini dilakukan setelah inkrah kasus yang melibatkan Abdul Kodir di Bandung. “Saat ini Abdul Kodir masih diberhentikan sementara, belum ada keputusan atau kebijakan dari pimpinan (soal statusnya, Red),” ungkapnya.

Lanjut dia, soal mekanisme pengisian sekda akan berjalan objektif. Pasalnya, mekanisme yang digunakan open bidding. Jadi, semua ASN yang sudah memenuhi persyaratan bisa mendaftarkan diri, baik itu dari luar atau pejabat internal Pemkab Tasikmalaya.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Asep Abdul Rofik SH mengatakan dari sisi aturan, seharusnya bupati tidak perlu menunggu inkrah kasus Abdul Kodir. Karena bisa mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) No 3 Tahun 2018 tentang Pejabat Sekretaris Daerah.

Kata Asep, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa bupati mengangkat penjabat sekda untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

“Masa jabatan penjabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah,” katanya dalam bunyi pasal 5 ayat (3) dalam perpres tersebut.

Lanjut dia, melihat aturan tersebut seharusnya bupati bisa segera melakukan koordinasi dengan gubernur untuk pengisian sekda. Kemudian, dalam pengisiannya harus benar-benar objektif. Baik dari sisi kinerja mau pun komitmennya.

“Harus ada loyalitas terhadap kinerja dan bukan kepada individual pimpinan. Maka dari itu harus dalam pemilihan harus melibatkan berbagai tokoh,” pungkasnya. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.