BKPPD Pastikan Masalah Finger Print Sudah Tuntas

161
0
FINGER PRINT. Seorang PNS Pemkot Tasikmalaya mengisi absensi, Rabu (19/6). REZZA RIZALDI / RADAR TASIKMALAYA.COM

LETNAN HARUN – Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Kota Tasikmalaya, Gungun Pahlah Gunara menegaskan, persoalan absen digital (finger print) sudah disosialisasikan sejak awal terhadap instansi pemerintah. Baik dinas, kelurahan, puskesmas sampai rumah sakit.

Pihaknya tidak langsung menerapkan hal ini sejak awal tahun, melainkan melakukan uji coba sebagai upaya adaptasi pegawai terkait mekanisme absensi lewat elektronik tersebut. Dia juga menjamin, permasalahan absensi ini tak ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianakemaskan.

“Kan kita tidak langsung terapkan secara mutlak, tetapi uji coba dulu sejak Januari-April. Wajar ada suatu kegaduhan, sebab kita menjalankan amanat aturan supaya lebih tertib dan efektif efisien,” katanya yang menghubungi
radartasikmalaya.com
, Kamis (20/6).

“Saya pastikan permasalahan ini tuntas. Dan semua telah tersambung jaringannya ke server kami. Yang kerja di Balai Kota dengan yang kerja di luar Balai Kota hingga di kelurahan-kelurahan telah terkoneksi. Dan memang yang di Balai Kota baru terkoneksi awal Juni lalu,” sambungnya.

Maka dari itu, terang dia, sistem absensi secara manual juga tidak dihilangkan. Sebagai data kedua setelah absensi secara elektronik. Supaya setiap OPD dapat melampirkan keterangan apakah suatu pegawai tersebut sakit, izin, atau sedang dinas luar sehingga tidak melakukan finger print.

“Itu sedang kami terapkan, sebab Korsupgah KPK, BKN, mengatakan salah satu penilaian kinerja adalah kehadiran. Maka kita mulai terapkan ini. Kan sudah diatur segala-sesuatunya di Perwalkot merujuk aturan kepegawaian lain diatasnya,” terang Gungun.

Dia memaklumi adanya sedikit kegaduhan, terutama kealpaan pegawai dalam melakukan fingerprint. Namun, hal itu diterapkan sebagai upaya perbaikan bersama.

“Betul kalau tidak sempat fingerprint karena misalnya langsung apel atau kondisi seperti apa, tinggal berkoordinasi saja dengan bagian kepegawaian masing-masing instansi. Kita kan juga masih sertakan absensi manual,” tambahnya.

Sebab, jelas Gungun, BKN saat ini tengah merancang sistem absensi pegawai secara terpusat. Otomatis, pegawai di lingkungan Pemkot harus bersiap diri menghadapi fase transisi. Sehingga tidak terkaget-kaget ketika aturan absen terpusat nanti diimplementasikan.

“Itung-itung pembelajaran, jadi tidak kaget saat nanti terpusat di BKN. Saat ini memang terpusat di BKD,” jelasnya.

Adapun soal absensi berimbas terhadap pencairan TPP? Dia membenarkan hal tersebut, sebab salah satu syarat pencairannya harus dilengkapi sasaran kinerja pegawai (SKP) yang salah aspeknya adalah kehadiran. Terutama di kalangan pejabat Eselon 2 tentu harus dilaksanakan penilaian itu langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda).

“Memang berpengaruh, apalagi kepala OPD harus dinilai oleh Pak Sekda langsung. Tentu ada keterlambatan. Kalau level ke bawahnya, ketika SKP sudah selesai ya silakan ajukan pencairan, tidak menghambat sebetulnya,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, penerapan pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya dengan dasar absensi finger print ternyata membuat gaduh.

Beberapa PNS mengaku kecewa dengan penerapan absensi berdasarkan finger print ini. Sebab, dalam aplikasinya belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhubung dengan server utama finger print.

“Pokoknya kang, yang kerja di Balai Kota paling enak,” keluh salah seorang PNS Pemkot Tasikmalaya yang enggan menyebutkan namanya kepada RadarTasikmalaya.com, Rabu (19/6).

Mengapa enak? “Kan belum terkoneksi ke server di BKD finger print yang di Balai Kota. Sementara yang dinas-dinas di luar Balai Kota hingga di kecamatan serta kelurahan sudah terkoneksi dengan server,” terangnya.

“Jadi tak pernah PNS yang kerja di Balai Kota dipotong TPP-nya. Padahal ada yang 2 bulan tak masuk tapi TPP-nya cair 100 persen. Seperti dianakemaskan,” sambung PNS lainnya.

Dia menambahkan, harusnya BKD mengaplikasikan finger print ini tanpa pilih kasih. “Jangan karena kami kerja di luar Balai Kota giliran lupa absen aja dipotong TPP-nya. Mana belum cair yang Mei juga,” tambahnya.

Hal senada dibenarkan salah seorang pejabat tinggi di lingkungan Pemkot Tasikmalaya. Bahkan informasi yang dia terima, puluhan PNS di salah satu instansi bakal melakukan aksi dalam waktu dekat ini jika finger print absensi masih tebang pilih dan TPP tak kunjung cair.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Hanafi, mengakui siap mencairkan dana TPP ini jika para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengajukannya. “Saya mah siap, asal ada pengajuan dari OPD. Kalau ada ajuankan otomatis diproses pencairannya,” cetusnya. (rez)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.