Blangko e-KTP Online Dijual Anak Mantan Kadispendukcapil

42

JAKARTA –  Dispendukcapil Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dituding teledor. Ini terkait dengan kasus penjualan 10 blangko e-KTP secara online yang diduga dilakukan oknum anak pejabat di daerah setempat.

“Ini murni tindak pidana pencurian. Anak oknum kepala dinas dukcapil mencuri blangko yang dibawa pulang oleh ayahnya,” terang Mendagri Tjahjo Kumolo saat ditemui di kompleks parlemen, Kamis (6/12).

Dan Tjahjo memastikan blangko curian tersebut tidak akan berguna bagi pembelinya. “Ya jelas tidak bisa mengakses data, hanya sekadar punya (blangko) E-KTP saja, blangko kosong, “ lanjutnya.

Sementara itu, Dirjendukcapil Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, saat ini kasus tersebut sepenuhnya menjadi ranah kepolisian. Dalam hal ini, pihaknya telah melapor kepada Polda Metro Jaya. Namun, secara internal Ditjendukcapil masih menelusuri bagaimana bisa blangko tersebut dibawa pulang oleh ayah pelaku.

Dia menjelaskan pada prinsipnya blangko e-KTP tidak boleh disimpan di rumah kecuali dengan alasan khusus. Misalnya untuk keperluan jemput bola perekaman data e-KTP. “Dalam kasus tersebut ayah pelaku teledor. Sebab, saya sudah investigasi dia tidak sedang tugas buat jemput bola (perekaman data),” lanjutnya.

Sejak muncul laporan penjualan e-KTP, pihaknya langsung menelusuri asal blangko tersebut. Zudan menjelaskan, setiap keping blangko memiliki chip penanda. Dari chip tersebut, Ditjendukcapil langsung bisa mengetahui bahwa blangko itu berasal dari Kabupaten Tulang Bawang.

“Kemudian, kita mengontak pengelola platform e-commerce yang menjadi sarana penjualan blangko. Begitu didapat nama penjualnya,” tutur Zudan.

Pihaknya langsung membuka database kependudukan untuk melacak sehingga langsung ketemu alamatnya. Ternyata si pelaku adalah anak mantan kadispendukcapil. Saat ditanya, pelaku hanya beralasan iseng.

Zudan memastikan akun pelaku sudah diturunkan atau take down oleh pemilik platform. Kami hubungi tanggal 4, ternyata mereka sudah melakukan take down pada 29 November, jelas pakar Hukum Administrasi Negara itu.

Hingga saat ini, tidak ada temuan lain yang serupa di platform-platform jual beli online. Zudan juga mewanti-wanti agar pihak lain tidak coba-coba meniru perbuatan pelaku. Sebab, ancamannya berat. Yakni penjara 10 tahun dan denda Rp1 miliar. ”Keuntungan tidak seberapa tapi sudah pasti dipenjara dan didenda,” kata Zudan. (tim/fin/ful)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.