BPJS Defisit, Pembiayaan Dialisis Tidak Dapat Diabaikan

16

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

JAKARTA – Salah satu kondisi yang dapat kita angkat dan telaah lebih lanjut terkait 4 tahun implementasi JKN dan permasalahan pelayanan kesehatan terutama bagi pasien penyakit kronis, misalnya adalah bagi para pasien Gagal Ginjal Kronis (GGK) tahap akhir yang harus menjalani perawatan dialisis.

Seperti kita tahu bahwa, pasien dialisis harus menjalani prosedur ini sepanjang hidupnya, sebagai bentuk terapi pengganti ginjal yang sudah tidak dapat berfungsi secara normal.

Artinya, pemerintah beserta seluruh pemangku kepentingan tidak dapat menutup mata terhadap dampak ekonomi dan sosial dari populasi ini baik jangka pendek dan jangka panjang.

Biaya dialisis yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan pada 2 tahun terakhir 2016 dan 2017 adalah 3,9 triliun dan melonjak ke angka 4,6 triliun, menempati posisi kedua tertinggi dari biaya penyakit yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Jika dibedah lebih lanjut pada tahun 2017 berdasarkan jumlah kunjungan 4.200.678 dan jumlah pasien dialisis berdasarkan nomor kartu kepesertaan yaitu 73.737 pasien, didapatkan rata-rata kunjungan adalah 56 kali per tahun.

Angka ini hanya 58% dari ideal nya jumlah kunjungan 96 kali setahun (dengan asumsi delapan kali kunjungan per bulan).

Artinya, utilisasi hemodialisa masih belum optimal, apakah faktor kepatuhan pasien, faktor pasien meninggal dunia, atau adanya hambatan akses pasien untuk mendapatkan perawatan, seperti proses rujukan berjenjang yang berbelit, atau minimnya jumlah fasilitas hemodialisis.

Kenyataan yang terjadi dengan tingginya defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan harus disoroti dan ditindaklanjuti secara serius. Biaya penyakit katastropik yang cukup tinggi, seperti contohnya dialisis tidak dapat diabaikan.

Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia, dr. Aida Lydia, PhD, Sp. PD-KGH mengapresiasi berjalannya program JKN.

Namun, masih banyak yang perlu dibenahi khususnya kemudahan bagi pasien dialisis mendapatkan layanan yang berkualitas baik melalui hemodialisis maupun Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) sebagai salah satu alternatif terapi pengganti ginjal yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien GGK dan sekaligus menjadi solusi pengendalian biaya kesehatan negara.

“Saat ini hanya ada satu penyedia CAPD di Indonesia. Ditambah dengan belum siapnya sistem distribusi dan rendahnya edukasi baik kepada pasien dan dokter menyebabkan pertumbuhan jumlah pasien CAPD dari tahun ke tahun sangat lambat,” jelas dr. Aida pada sesi plenary InaHEA bertema “A comprehensive view toward ESRD cost and modality” di JS Luwansa, Jakarta, Rabu (31/10).

Ditambahkan Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kemenkes dr. Tri Hesty Widyastoeti, Sp.M, MPH bahwa kenyataan ini diperkuat dengan data Indonesian Renal Registry (IRR) edisi 10 tahun 2017 yang baru saja diluncurkan oleh Pernefri bulan Oktober 2018, pertumbuhan CAPD dari tahun ke tahun menunjukkan pada tahun 2015 sejumlah 1674 pasien, 2016 menurun menjadi 1.594, dan di tahun 2017 tercatat 1.737 pasien.

“Saat ini kami sedang menjalankan sebuah uji coba peningkatan cakupan pelayanan CAPD di Jawa Barat, yang hasilnya diharapkan di akhir tahun 2018 dan dapat menjadi sebuah rujukan untuk kebijakan nasional. Program yang kami inisiasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pengendalian biaya hemodialisa. Target kami adalah meningkatkan jumlahh pasien CAPD dari 3% menjadi 30%,” jelas dr. Hesty.

Studi dari Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (KPTK) Kemenkes dan PKEKK FKM UI juga menguatkan fakta bahwa CAPD lebih efektif dari segi biaya dibanding HD.

“Fakta bahwa CAPD lebih cost efficient dibandingkan HD, dan juga meningkatkan kualitas hidup pasien, pada kenyataannya jumlah pasien CAPD hanya 3% dari total pasien CAPD, dan 95% nya menjalani HD, di mana letak permasalahannya?,” lontar Prof Budi Hidayat, SKM, MPPM, PhD, Ketua KPEKK FKM UI.

Beberapa hal yang menjadi akar permasalahan pertama, meski ditanggung BPJS, namun tidak ada intervensi sistem insentif dalam skema pembayaran.

Kedua, rendahnya supply cairan CAPD akibat monopoli yang terjadi oleh satu pemasok, yaitu Baxter. Saat ini Fresenius Medical Care sebagai penyedia masih menunggu nomor registrasi cairan CAPD dikeluarkan oleh BPOM. Ketiga, rendahnya edukasi mengenai CAPD terhadap pasien.

Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) sangat mengharapkan dukungan dan komitmen pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pasien gagal ginjal mendapatkan pelayanan hemodialisa.

Saat ini pasien mengalami banyak sekali kesulitan mendapatkan pelayanan, sistem rujukan yang berbelit, belum lagi diharuskan menuju RS tipe C dan D dulu sebelum dapat rujukan ke RS tipe A.

“Dan masih banyak lagi kesulitan yang kami alami. Salah satu pengobatan yang dapat menjadi pilihan kami adalah CAPD. Mudah-mudahan pemerintah, dalam hal ini juga BPOM dapat mempercepat registrasi produk CAPD sehingga semakin mudah bagi kami mendapatkan produk CAPD,” ungkap Tony Samosir, Ketua Umum KPCDI.

(DIM/FIN)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.