BPJS Ketenagakerjaan Rekrut 20 Ribu Korban PHK

23

JAKARTA – Kabar gembira. Program percontohan pelatihan 20 ribu tenaga kerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menggunakan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan mulai diterapkan tahun ini.

Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Bambang Satrio Lelono mengatakan peserta merupakan anggota BPJS Ketenagakerjaan yang terkena PHK, dan pelatihan dapat dilakukan di Balai Latihan Kerja, Lembaga Pendidikan Kejuruan swasta dan Training Center Industri yang telah bermitra dengan BPJS Ketenagakerjaan.

”Silahkan nantinya masyarakat memanfaatkan pelatihan tersebut,” ucap Bambang, kemarin (16/7).

Pekerja yang terkena PHK itu, kata dia, akan mendapatkan pelatihan, agar siap meraih pekerjaan berikutnya atau masuk ke sektor informal. “Nah, program percontohan tersebut dapat diteruskan dan diperluas jika efeknya positif, terutama bagi para pekerja yang terkena PHK,” imbuhnya.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan angka pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan yang di-PHK cukup banyak. Mereka biasanya mengklaim nilai manfaat dari premi BPJS Ketenagakerjaan.

Baru-baru ini, kata dia, BPJS Ketenagakerjaan membayar klaim sebesar Rp 9 triliun dari iuran yang berhasil dipungut sebesar Rp 26 triliun pada tahun 2018. “Dengan kata lain, BPJS Ketenagakerjaan membayar 34,61 persen dari total nilai iuran,” terangnya.

Melihat hal itu, Agus mengatakan BPJS Ketenagakerjaan memprogramkan ada pelatihan bagi pekerja yang di-PHK. Saat ini, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 30,5 juta jiwa. Jumlah tersebut ditargetkan mencapai 34,5 juta di akhir tahun 2019.

Sementara itu, pemerintah menargetkan 10 persen atau satu juta dari total Keluarga Penerima Manfaat peserta Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) yang berjumlah 10 juta sudah tergraduasi atau tidak lagi menerima bantuan sosial, sehingga mereka keluar dari kemiskinan pada 2020.

“Peningkatan kualitas SDM PKH sudah menjadi keniscayaan untuk bisa membimbing KPM PKH agar semakin banyak yang tergraduasi,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan penetapan target itu seiring dengan tekad Presiden Joko Widodo untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Pada 2019 ditargetkan sebanyak 800 ribu KPM tergraduasi dari PKH. Maka berbagai upaya akan dilakukan kemensos guna memenuhi target tersebut seperti peningkatan kapasitas dan mutu pendamping PKH.

Badan Pusat Stastistik (BPS) mencatat angka kemiskinan pada Maret 2019 turun menjadi 9,41 persen dari September 2018 yang tercatat 9,82 persen atau turun menjadi 25,14 juta orang dari 25,95 juta orang. Mensos menambahkan salah satu upaya peningkatan kapasitas SDM PKH adalah dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menimba ilmu di luar negeri seperti yang telah dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu.

Selain mendorong peningkatan jumlah KPM PKH yang tergraduasi, Kemensos juga terus meningkatkan bantuan sosial lainnya seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan bansos beras sejahtera. Menurut Mensos BPNT dapat meringankan beban belanja pangan hingga 20-25 persen belanja pangan keluarga. Satu keluarga mendapat beras sekitar 10 liter untuk kebutuhan makan dalam satu pekan. (ful/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.