BPJS Putus Kontrak 28 Rumah Sakit, Ini Daftarnya…

374
0

JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memutus kontrak terhadap 28 rumah sakit di berbagai wilayah Indonesia.

Pemutusan hubungan kerjasama karena masa akreditasinya telah berakhir pada Juni 2019 dan pihak rumah sakit tidak melakukan akreditasi ulang sebagai salah satu syarat kerja sama menjalani program JKN.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan pihaknya telah menyebarluaskan informasi 28 rumah sakit tersebut melalui kantor cabang BPJS, “leaflet”, duta BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan grup WhatsApps.

Untuk itu, diharapkan masyarakat mengunjungi faskes lain yang masih bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. “Masyarakat diimbau bisa mengunjungi faskes lain yang bisa menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan,” katanya.

Sampai saat ini, lanjut dia, pembayaran yang menjadi kewajiban BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia meminta fasilitas kesehatan (Faskes) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan tidak perlu khawatir.

“Apabila ada Faskes yang belum terbayarkan oleh BPJS Kesehatan, rumah sakit dapat menggunakan skema supply chain financing dari pihak ke-3 yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” lanjut Iqbal.

FIN
FIN

Menurutnya, Faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019 harus sudah memiliki sertifikat akreditasi. Sertifikat akreditasi merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani Program JKN-KIS.

Kewajiban itu, kata Iqbal, tertuang dalam Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di pasal 67 menyebut, untuk Faskes swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam hal ini, ketentuan diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

“Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut,” tandasnya.

Dia menegaskan, BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing melibatkan Dinas Kesehatan kabupaten/kota setempat.

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan

“Fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Namun pada dasarnya kontrak sifatnya sukarela. Hakekat dari kontrak adalah semangat mutual benefit,” pungkasnya. (gw/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.