BPK Sentil Pemkot Tasikmalaya, Wajib Kembalikan Rp 4,269 Miliar

1946
JELASKAN. Ketua Pansus Tindak Lanjut LHP BPK 2018 DPRD Kota Tasikmalaya, Dodo Rosada SH, menjelaskan hasil pemeriksaan BPK, Senin (17/6). REZZA RIZALDI / radartasikmalaya.com

RE MARTADINATA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah memeriksa semua penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya 2018. Hasilnya, cukup mengejutkan. BPK ternyata mewajibkan Pemkot untuk mengembalikan penggunaan anggaran sebesar Rp 4,269 Miliar.

Hal itu seperti diungkapkan Ketua Pansus Tindak Lanjut LHP BPK 2018 DPRD Kota Tasikmalaya, Dodo Rosada SH, Senin (17/6). “Ya memang benar ada anggaran yang harus dikembalikan sebesar itu (Rp 4,269 Miliar, Red). Mayoritas dari kegiatan infrastruktur seperti jalan dan jembatan,” paparnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Terang dia, hal itu bisa terjadi karena volume dari setiap kegiatan jembatan dan jalan diturunkan 10 persen. “Jadi ini benar-benar harus diperbaiki agar tidak terulang kembali. Dan telah kita bahas selama 7 hari sejak LHP BPK itu diterima kami,” terangnya.

“Intinya ini adalah kekurangan volume kegiatan. Bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lapangan dan juga rekanan yang kurang profesional dalam bekerja. Jadi rekanan ini harus di-warning juga karena tak bagus kerjanya,” sambungnya.

Tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu, Pemkot diwajibkan mengembalikan anggaran itu ke negara dalam waktu 60 hari (2 bulan). “Ini harus ditaati oleh Pemkot dan OPD terkait. Jika tidak ditaati, BPK bisa membawa hal ini ke ranah hukum,” tegasnya.

Walaupun demikian, tambah Dodo, para rekanan dalam kegiatan tersebut telah dipanggil pihaknya dan mengaku siap mengembalikan anggaran tersebut. “Namun mereka (rekanan) meminta waktu lebih dari 60 hari karena bukan uang yang sedikit dan perlu waktu juga untuk mengumpulkan uang tersebut,” tambahnya.

Dodo pun mencontohkan dari total Rp 4,269 Miliar itu paling banyak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) lalu Dinas Lingkungan Hidup (DLH). “Ya PUPR seperti jalan dan jembatan. Contohnya seperti ketebalan jalan harusnya 5 centimeter diturunkan jadi 3 centimeter. Intinya ini karena Pemkot kelebihan pembayaran ke rekanan,” jelasnya. (rez)

loading...
BERBAGI

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.