Bubarkan KPK dan Copot Tito Karnavian

269

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

JAKARTA – Jenderal Polisi Tito Karnavian layak dicopot dari jabatannya sebagai Kapolri. Tito dinilai melanggar sumpah jabatan dan kasusnya harus dibawa ke pengadilan.

Pernyataan tegas itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) Andi Renold kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (12/10).

Renold mengatakan pencopotan Tito Karnavian dari jabatannya sebagai Kapolri untuk menegakkan logika keadilan di masyarakat. Ia menambahkan bila investigasi yang dilakukan tim Indonesialeaks benar terbukti, maka pelaku korupsi itu jelas terlihat bebas dan bisa memimpin Polri.

“Jika dugaan tersebut benar maka hal itu terang sekali, Hakim MK Patrialis Akbar hanya tercatat menerima 1 kali suap dari pengusaha Basuki Hariman dan dihukum bersalah. Sementara Tito Karnavian diduga menerima suap lebih dari 1 kali dengan total Rp8 miliar malah bergerak bebas dan memimpin Polri. Inikan mengganggu logika keadilan masyarakat,” tambah Renold.

Diketahui kabar adanya dugaan suap yang menyeret nama Tito Karnavian mengejutkan publik awal minggu ini. Publik dikejutkan oleh laporan kolaborasi 9 media di Indonesialeaks. Indonesialeaks merupakan sebuah platform berbasis portal.

Dalam laporan yang berjudul “Skandal Perusakan Buku Merah”, para jurnalisnya membuat laporan investigasi lanjutan mengenai upaya perusakan barang bukti yang dilakukan dua mantan penyidik lembaga anti rasuah yang berasal dari institusi kepolisian. Menariknya, dikatakan Renold, kedua penyidik tersebut setelah dikembalikan ke intitusi Polri malah mendapatkan promosi jabatan.

“Lembar yang dirusak tersebut diduga berisi catatan transaksi keuangan dari pengusaha Basuki Hariman ke Tito Karnavian. Logikanya, selaku pengusaha impor, Basuki Hariman, memberikan uang suap ke berbagai pihak. Tujuannya, untuk memuluskan kepentingannya dalam berusaha dan berbisnis,” katanya.

Uang suap yang berhasil dibuktikan oleh KPK yakni mengalir ke mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar senilai USD 70 ribu. Menurut Renold, Ketua dan pimpinan KPK telah lalai dalam memberikan tindakan hukuman tegas kepada (mantan) penyidiknya sendiri.

“Ini seperti cerita wayang di mana seorang kriminal kampung malah menjadi adipati karena menutupi aib sang raja yang tampil di zaman modern Indonesia. Sungguh memalukan! Di sisi lain, jelas pimpinan KPK telah menghianati kepercayaan rakyat dalam memberantas korupsi. Ini adalah tindakan penghianatan terbesar sebagai lembaga yang mendapat kepercayaan luar biasa dari masyarakat,”kata Renold.

“Sekarang terang benderang bahwa institusi KPK telah gagal menjadi alat penegak keadilan tanpa pandang bulu atau prinsip equality before the law.  Karena itu, KPK zaman ini layak dibubarkan,” tandasnya.

(NAL/FIN)

loading...