Komisi I Usulkan DPRKP dan BPPD untuk Dirampingkan

Bukan Diulang, Tapi Ditunda

45

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

SINGAPARNA – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto SIP mengatakan tidak akan mengulang open bidding, melainkan menunda sampai perampingan susunan organisasi tata kerja (SOTK) baru selesai.

“Untuk asesmen open bidding yang sudah dilaksanakan tidak akan mubazir, tetap bermanfaat. Karena intinya tidak akan diulang,” ujarnya kepada wartawan usai Rapat Paripurna Penyerahan RAPBD 2019 di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Senin (29/10).

Sampai saat ini, kata Ade, belum diputuskan siapa nama-nama yang akan menduduki jabatan kepala Dinas Kesehatan, Ketahanan Pangan dan Perikanan serta Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan dan Hukum. “Nama-namanya belum, karena saya mau mengubah SOTK dulu. Karena RPJMD berubah, jadi SOTK-nya kita review, baru nanti menempatkan orang. Kalau (ditentukan) orang dulu sekarang aneh rasanya,” ungkapnya.

Jelas Ade, untuk SOTK bukan dilakukan perombakan, tetapi lebih kepada efektivitas program yang disesuaikan dengan revisi RPJMD. “Rencana program untuk RPJMD telah kita ubah. Otomatis alat pencapai tujuan (perangkat daerah) pun kita sesuaikan. Penyesuaian ini, bisa saja ada naik atau turun dan lain sebagainya,” ungkap Ade.

Lanjut Ade, sedangkan untuk dinas mana saja yang akan dirampingkan atau digabung, tergantung dari pembahasan tim teknis. “Ada teknis nanti. Ada acuan bagaimana tentang perangkat daerah. Ada kebutuhan untuk pencapaian tujuan, nanti kita sesuaikan,” ungkapnya.

Tempat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Arip Rachman SE MM mengatakan perampingan SOTK bisa saja dilaksanakan. Dengan catatan, dilaksanakannya sebelum penyusunan APBD 2020. “Karena kalau sekarang sudah masuk pembahasan penyusunan APBD 2019,” ujarnya.

Arif sependapat apa yang disampaikan Plt bupati, pasalnya saat ini ada beberapa SKPD yang dianggap belum maksimal keberadaannya. “Saya ambil contoh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pe­mu­kiman (DPRKP), se­be­nar­nya dinas tersebut bisa di­sa­tukan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Karena di pusat masih satu kewe­nangan dari Kemen­terian Pekerjaan Umum dan Pe­rumahan Rakyat (Kemen­pera). Jadi bisa digabung supaya lebih efektif,” kata Arip.

Kemudian, kata dia, ada juga Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) yang tufoksi-nya belum maksimal. Maka dari itu, lebih baik kembali disatukan dengan keuangan. “Sehingga kinerjanya bisa lebih efektif dan efisien,” bebernya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dr H Basuki Rahmat MSi mengaku belum tentu sepakat soal perampingan SOTK. “Ya belum bisa katakan sepakat atau tidak. Karena saya mau lihat dulu seperti apa usulannya,” terangnya. (dik)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.