Bunyi Alarm Sensor Jadi Pemicu Penggeledahan Konsumen

935
0
foto-foto: Rangga Jatnika/ Radar Tasikmalaya AUDIENSI. Sekda Ivan Dicksan, Kapolres AKBP Adi Nugraha, Ketua PC NU KH Didi Hudaya, Dandim 0612 Tasikmalaya Letkol Inf Nur Ahmad dan Koordinator MTM Nanang Nurjamil melakukan audiensi di Aula Mapolresta Tasikmalaya kemarin.

Toko Aksesoris Ratu Paksi Disegel

TASIK – Kasus perbuatan tidak menyenangkan yang terjadi pada Kamis (21/12) di toko aksesoris Ratu Paksi di Jalan Sukalaya 1 No 15 RT/RW 001/001 Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Sehingga, toko yang menjual peralatan alat jahit, rumah dan pakaian tersebut secara resmi ditutup kemarin (25/12) oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya beserta Polres Tasikmalaya Kota.
Kasus tersebut bermula saat seorang wanita berinisial Aq, (16) seorang pelajar di Kota Tasikmalaya berbelanja di toko tersebut. Sesaat setelah bertransaksi kemudian yang bersangkutan akan meninggalkan lokasi, namun sensor barang yang ada di lokasi berbunyi dan petugas Satpam perempuan mengamankan Aq untuk dilakukan pemeriksaan.
Ketika diperiksa ini, korban diminta membuka semua baju dengan maksud petugas Satpam memudahkan pemeriksaan. Namun tuduhan pencurian itu tidak terbukti, setelah dilakukan pemeriksaan intensif ternyata ada barcode yang menempel permanen di celana Aq sehingga memicu sensor berbunyi.
Perlakuan tersebut membuat rasa tidak nyaman kepada keluarga Aq, yang kemudian melaporkannya ke Polsek Cihideung. Merasa tidak mendapat respon kepolisian, masalah itu pun diposting di media sosial sehingga menuai respon dari masyarakat hingga menjadi viral.
Atas kejadian tersebut, gabungan LSM dan Ormas Islam yang tergabung dalam Mujahid Tasik Menggugat (MTM) bereaksi. Mereka pun berkumpul pada Sabtu (23/12) di Dapur Santri Jalan Letnan Mashudi untuk merencanakan aksi unjuk rasa ke Ratu Paksi dan Mapolres Tasikmalaya Kota yang akan dilaksanakan pada hari ini (26/12).
Namun, sebelum melakukan aksi, massa terlebih dahulu menggelar audiensi dengan Pemerintah Kota dan Kepolisian di aula Mapolresta Tasikmalaya kemarin (25/12). Hasil dari komunikasi tersebut disepakati bahwa pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya langsung melakukan penyegelan terhadap Ratu Paksi dan Polres Tasikmalaya Kota melakukan pemeriksaan kepada sejumlah anggota polisi yang diduga lalai. Serta menerima dan menangani dugaan tindakan pelecehan terhadap Aq.
Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Adi Nugraha SIK menyambut massa dengan antusias dengan harapan dapat menjalin komunikasi. Audiensi dilaksanakan di Aula Bhayangkara Polres Tasikmalaya Kota yang juga dihadiri Dandim 0612 Tasikmalaya Letkol Inf Nur Ahmad, Danlanud Wiriadinata Letkol Pnb Safeano Cahya Wibowo, Wakil Wali Kota Tasimalaya H M Yusuf, Sekda Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan serta Ketua PC NU Kota Tasikmalaya KH Didi Hudaya.
Adi menjelaskan apa yang menjadi tuntutan massa langsung dilakukan. Pihaknya sudah memeriksa sejumlah personel kepolisian yang diduga lalai. “Kalau terbukti melanggar akan kita tindak,” ungkapnya usai audiensi.
Selain itu, pihaknya juga sudah menerima laporan dan mendatangi kediaman korban untuk meminta keterangan. Perempuan petugas keamanan yang dilaporkan pun sudah dalam proses pemeriksaan. ”Sudah dalam penyelidikan, apabila tindakan pidana akan kita tingkatkan menjadi penyidikan,” tuturnya.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya H M Yusuf mengatakan permalasahan tersebut harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan pengusaha. Dirinya berharap setiap pengusaha memberikan pengarahan kepada karyawan dan petugas keamanan supaya tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan permasalahan. “Terlebih sampai melanggar hukum,” terangnya
Sekda Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan mengakui bahwa perizinan toko Ratu Paksi memiliki terdapat permasalahan. Toko yang seharusnya berdiri dengan luas area 130 meter sudah lebih luas mencampai 1.200 meter persegi. “Nah, kelebihannya itu yang belum memiliki izin,” terangnya.
Maka pihaknya menginstruksikan Satpol PP melakukan penyegelan terhadap toko tersebut, pada sore kemarin sekitar pukul 16.30 WIB yang disaksikan massa MTM. Proses penyegelan sendiri, sempat tertunda mengingat masih ada konsumen Ratu Paksi yang sedang berbelanja, bahkan masih terus berdatangan. Setelah pengunjung habis, barulah penyegelan dilakukan oleh Satpol PP Kota Tasikmalaya.
Manager Operasional Ratu Paksi, Fitri Nur Solihah menjelaskan apa yang dilakukan petugas keamanan (satpam, Red) bukan kebijakan manajemen toko. Hal itu berkaitan dengan statusnya yang merupakan petugas keamanan dari outsourcing. ”Kita tidak pernah mengarahkan seperti itu, itu murni inisiatif dari pihak security,” terangnya.
Terkait perizinan toko Ratu Paksi yang bermasalah? Fitri enggan memberikan penjelasan dan mengarah penjelasan kepada petugas dari Pemkot. Namun pada dasarnya pihaknya legowo menerima penyegelan tersebut.
Tadi malam (25/12), massa MTM berkumpul di Masjid Agung Kota Tasikmalaya untuk memusyawarahkan rencana aksi hari ini. Forum pun bersepakat untuk membatalkan aksi yang rencananya akan menjadi sarana menyampaikan tuntutan.
Koordinator MTM Nanang Nurjamil menjelaskan alasan dibatalkannya aksi karena tuntutan sudah terpenuhi. Ditambah administrasi perizinan ke Polresta pun belum ditempuh untuk melaksanakan aksi. ”Kalau demo itu untuk menyampaikan tuntutan, ketika tuntutan itu sudah dipenuhi terus mau apalagi,” ujarnya.
Jika pada akhirnya ada massa yang hari ini tetap melaksanakan aksi terkait permasalahan ini, tambah Nanang, hal itu sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab MTM. Bahkan jika kelompok tersebut masih merupakan bagian MTM, konsekuensinya harus ditanggung secara pribadi tanpa melibatkan nama MTM. ”Karena itu sudah di luar kesepakatan MTM,” pungkasnya.
Demi Menjaga Kondusivitas
Pemerintah Kota Tasikmalaya menutup Ratu Paksi, lantaran adanya ketidaksesuaian izin yang diterbitkan dengan kondisi toko aksesoris di Jalan Sukalaya 1 No 15 RT/RW 001/001 Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Tasikmalaya Drs Asep Maman Permana MSi mengaku diinstruksikan Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman agar melakukan pengecekan ke lokasi (Ratu Paksi). Ternyata, izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tasikmalaya sudah tidak sesuai dengan kondisi toko yang mengalami beberapa perubahan. “Setelah dicek ada ketidaksesuaian antara izin dengan kenyataan di lapangan. Itu pelanggaran perda, maka kami hentikan sementara aktivitasnya sambil menunggu proses lebih lanjut terkait perizinan yang sedang diajukan,” ujarnya saat dihubungi Radar, kemarin (25/12).
Menurutnya, penutupan juga didasari kekhawatiran pemerintah akan hal yang tidak diinginkan. Meski secara korelasi tidak ada kaitan dengan viralnya kasus yang terjadi di Ratu Paksi. “Secara de jure tidak ada kaitannya. Namun secara de facto, kondisi yang tidak kondusif dari pada berimbas ke hal yang tidak diinginkan maka ditutup sementara. Kita tidak ingin ketenteraman masyarakat terganggu,” jelasnya.
Terpisah, Kepala DPMPTSP Kota Tasikmalaya Gungun Pahlagunara membenarkan adanya ketidaksesuaian kondisi toko tersebut. Berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 648/Kep.1976/IMB/BPPT/2013, pemohon saudara Gideon Harjanto memohon izin untuk mendirikan bangunan toko di Jalan Sukalaya 1 No. 15 RT/RW 001/001 Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.
Sementara Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/3758/PK/DPMPTSP/VIII/2017 Perusahaan Ratu Paksi dengan pemilik perusahaan Aan Utomo. Izin Gangguan Nomor: 503/3757-HER-DPMPTSP berlaku sampai dengan 9 Agustus 2017, memutuskan memberikan izin gangguan kepada Aan Utomo yang beralamat Jalan Yudanegara No 67 RT/RW 001/001 Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Terletak diatas tanah milik Gideon Harjanto beralamat Wamen RT/RW 006/003 Kelurahan Pecu Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Jawa Tengah.
Tetapi pada kenyataannya bahwa usaha jasa dagang aksesories alat jahit, rumah dan pakaian tersebut menggunakan bangunan seluas  kurang lebih 1.225,5 m2, sehingga ada kelebihan luas bangunan yang tidak mempunyai izin yaitu seluas kurang lebih 938 m2. “Demi kepentingan yang lebih besar, untuk sementara Toko Ratu Paksi ditutup terlebih dahulu,” ungkap Gungun.
Menurutnya, sebenarnya sudah ada niatan baik dari pemilik toko untuk melakukan perubahan izin yang disampaikan sejak 4 bulan lalu. Hanya saja, kewajiban pemohon menyiapkan syarat kelengkapan belum diterima DPMPTSP. “Memang ada permohonan sekitar 4 bulan lalu. Mereka menyiapkan kelengkapan syarat karena telah meluaskan tempat usahanya. Memang harus ada perubahan-perubahan dokumen untuk menyesuaikan izin dengan kondisi di lapangan,” kata dia. (rga/igi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.