Bupati Ade Mangkir Panggilan Klarifikasi Bawaslu Tasik

2179
0
Loading...

SINGAPARNA – Calon Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto mangkir dari panggilan klarifikasi Bawaslu. Petahana dua kali tidak memenuhi undangan yang diagendakan pada Rabu dan Kamis (23-24/12).

Bawaslu mengundang petahana untuk klarifikasi terkait kebijakan yang dikeluarkan soal SK Wakaf. Namun, bupati Tasikmalaya itu tidak pernah menghadiri undangan tanpa ada konfirmasi alasannya.

Undangan klarifikasi Bawaslu terhadap petahana ini terkait laporan dugaan pelanggaran yang dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan mengeluarkan instruksi Bupati Nomor 6 Tahun 2020 terkait tanah wakaf atau SK Wakaf.

Baca juga : Yanto Oce Dapat Restu Maju di Pilwalkot Tasik 2022

Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin mengatakan, dari dua surat undangan klarifikasi yang sudah dilayangkan kepada calon petahana, dua-duanya tidak hadir.

Loading...

“Iya yang pertama kita undang klarifikasi calon petahana hari Rabu (23/12) dan kedua Kamis (24/12). Kita rencana mengundang kembali petahana Sabtu (26/12) untuk undangan klarifikasi yang ketiga kalinya,” ujarnya kepada Radar, Jumat (25/12).

Menurut dia, karena undangan klarifikasi yang dilayangkan Bawaslu, sifatnya tidak mengikat atau ada sanksi, maka yang bersangkutan jika tidak hadir sampai ketiga kalinya tidak menjadi masalah. Karena itu sudah menjadi hak seseorang dan Bawaslu tidak memiliki hak paksa.

“Hanya calon petahana ini kehilangan hak jawabnya yang diberikan kesempatan oleh Bawaslu melalui undangan klarifikasi terkait instruksi bupati tentang tanah wakaf yang dilaporkan pasangan calon nomor empat Iwan-Iip dan sudah kami bahas di Sentra Gakkumdu tahap satu,” terang dia.

Rencana, kata dia, setelah mengum­pulkan keterangan-keterangan dari pihak terkait seperti BPN dan Asda I, laporan ini selanjutnya akan dibawa ke rapat Sentra Gakkumdu tahap dua bersama Bawaslu, Polres Tasikmalaya dan Kejaksaan.

“Rencananya Sabtu (26/12), walaupun akhirnya petahana kembali tidak memenuhi undangan klarifikasi, Bawaslu akan menggelar rapat Sentra Gakkumdu tahap kedua. Jika laporan ini memenuhi syarat formil dan materil maka dilanjutkan,” ujarnya.

Bawaslu terus mengumpulkan keterangan-keterangan dari berbagai pihak, kemudian mencari kesimpulan dan dijadikan kajian hukum, nantinya untuk memutuskan keputusannya seperti apa yang harus diambil.

“Sesuai prosedur, pada intinya Bawaslu on the track atau sesuai jalur aturan dan hukum serta perundang-undangan yang ada,” tambah dia.

Kata Khoerun, jika terbukti melanggar sanksinya sudah jelas pada pasal 188 yang menyatakan bahwa kurungan pidana 1-6 bulan dengan denda Rp 600-6 juta.

“Termasuk dalam administrasinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 pasal 71 ayat 5 apabila melaksnakan pelanggaran pasal 71 ayat 3 yakni pembatalan sebagai pasangan calon,” katanya.

Sementara itu, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Iwan-Iip (Wani) menghadiri undangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis (24/12). Kedatangannya untuk klarifikasi laporannya beberapa waktu lalu terkait SK Wakaf.

Dalam klarifikasi itu di dampingi oleh kuasa hukum WANI, Daddy Hartadi SH, Untung Nassari SH, Topan Prabowo SH dan Nawjir SH dari Kantor Hukum NZ dan Rekan.

Kuasa Hukum WANI, Daddy Hartady SH mengatakan, kedatangannya untuk mengklarifikasi dugaan kuat penyalahan wewenang yang dilakukan oleh petahana pada Pilkada 2020 seperti diatur pada pasal 71 ayat 3 adanya penyalahgunaan wewenang dengan membuat sebuah program yang bisa menguntungkan salah satu pasangan calon.

“Program itu dibuat dalam keputusan ketatanegaraan usaha dalam bentuk naskah dinas yang resmi dan dikeluarkan dalam bentuk intruksi bupati Tasikmalaya, termasuk surat edaran terkait percepatan sertifikasi tanah wakap,” katanya kepada Radar, Kamis (24/12).

Sementara, diketahui bahwa dalam rentang waktu yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di dalam norma pasal 71 ayat 3 itu dilarang, bupati, wali kota, gubernur melakukan sebuah program atau kegiatan yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon pada waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon. Termasuk enam bulan setelah penetapan pasangan calon.

“Ini dilakukan oleh bupati Tasikmalaya sebagai calon petahana. Apa yang di atur pada norma pasal 71 dan jelas-jelas itu dilanggar oleh beliau,” katanya.

Pelaporan itu dilakukan karena, jika dilanggar pasal 71 ayat 3 itu juncto ayat 5 ada sanksi administratif berupa pembatalan pasangan calon. “Nah ini yang mudah-mudahan bisa ditegakkan hukum dan demokrasi oleh Bawaslu sebagai penyelenggara pengawasan pemilihan kepala daerah,” kata dia.

Saat dikonfirmasi Ketua Tim Pemenangan Ade-Cecep, H Apip Ipan Permadi melalui sambungan telepon belum memberikan keterangan. (dik/ujg)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.