Bupati Garut Minta BPK Periksa Proyek dari Pokir

82
0
ilustrasi

TAROGONG KIDUL – Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap dugaan korupsi penggunaan anggaran di DPRD Kabupaten Garut tahun 2017 dan 2018, salah satunya biaya operasional (BOP) dan pokok pikiran (pokir).

“Dari laporan tadi, sudah ada 20 orang yang diperiksa. Itu campur, tetapi kebanyakan berasal dari pegawai Setwan (Sekretariat Dewan),” ujar Kepala Kejari Garut Azwar SH, MH kepada wartawan di kantornya Selasa (9/7).

Dalam pemeriksaan dugaan korupsi anggaran di lingkungan DPRD Garut, pihaknya tidak akan berkutat di dua masalah tersebut. Semua penggunaan anggaran akan diselidiki. Pihaknya juga sudah mendapat bahan rujukan untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut.

“Masukan dari berbagai kalangan dalam penanganan kasus ini sudah ada, tinggal menjalankannya. Apalagi dulu Kejari Garut sudah berpengalaman menangani kasus korupsi. Dulu ada jaring asmara (jaringan aspirasi masyarakat) pada 2004. Kasusnya juga sama persis dengan pokir,” katanya.

Azwar menerangkan setelah pemeriksaan seluruh pegawai Setwan, pihaknya berencana memeriksa anggota dewan. Saat ini penyidik kejaksaan masih menunggu waktu kosong karena kesibukan anggota dewan. “Tentu ada nanti (anggota dewan diperiksa). Kami juga belum minta bantuan BPK. Dalami dulu kasusnya,” ujarnya.

Terpisah, Bupati Garut H Rudy Gunawan tidak akan mengintervensi penanganan kasus di DPRD Garut oleh Kejaksaan. Pihaknya justru mengapresiasi tindakan kejaksaan.

Pihaknya justru meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa sejumlah proyek pembangunan yang dikerjakan dari penunjukkan langsung atau dari pokir anggota dewan. “Saya minta ke BPK untuk uji petik. Periksa yang penunjukkan langsung. Selama ini hanya yang lelang-lelang saja yang diperiksanya,” ujarnya.

Menurutnya, program pokok pikiran (pokir) telah diatur pada Undang-Undang 23 tahun 2014. Perumusannya pun dibahas antara DPRD dengan bupati. “Anggota dewan itu punya konstituen. Masyarakat ajukan program lalu diperkuat anggota dewan. Bukan anggota DPRD yang mengajukan,” katanya.

Dalam mekanisme suatu program, kata dia, terdapat pola perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Rudy menyebut jika perencanaan dan penganggaran telah sesuai. Namun terkait pelaksanaan, itu sudah di luar pemerintah. (yna)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.