Usulan Anggaran Pilkada 2020 Segera Dibahas

Bupati Pangandaran Minta KPU Transparan

79
0
H Jeje Wiradinata Bupati Pangandaran

PANGANDARAN – Usulan anggaran dari penyelenggara pemilu kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan dibahas Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata.

”Ya kita akan bahas soal itu, kebutuhan dan kekuranganaya apa saja, nanti kita komunikasikan dengan KPU dan Bawaslu,” ujar Jeje kepada Radar, Senin (1/7).

Menurut Jeje, yang terpenting pengajuan anggaran untuk Pilkada tersebut, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. ”Intinya ada keterbukaan (transparan, Red) soal kebutuhan anggaran ini,” jelasnya.

Mengenai besaran anggaran yang mencapai puluhan miliar, menurut Jeje, hal itu dianggap relatif. ”Ya kita lihat saja item mana saja yang jadi pokok perhatian utama, prinsipnya ya seperti tadi tidak boleh lebih dan kurang,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Muhtadin mengatakan pihaknya akan kembali melakukan pembahasan dengan internal mengenai masalah anggaran Rp 41,2 miliar itu. ”Kita akan bahas lagi , selanjutnya kita akan menemui bupati,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, setelah melakukan pembahasan KPU Kabupaten Pangandaran merevisi kebutuhan anggaran Pilkada 2020 yang semulai Rp 38 Miliar, kini meningkat menjadi Rp 41,2 Miliar.

Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Muhtadin mengatakan hasil pembahasan anggaran Pilkada 2020 di internal KPU sudah dilakukan.

Hasilnya ada beberapa poin tam­ba­han, sehingga di­masukan dalam kebutuhan ang­gar­an yang akan di­ajukan ke Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

”Kemarin masih ada poin-poin yang belum di kroscek ke lapangan seperti surat suara, gudang dan sebagainya,” ujarnya kepada Radar, Selasa (25/6).

Hal tersebut, kata dia, membuat kebutuhan anggaran meningkat yang awalnya diprediksi Rp 38 Miliar menjadi Rp 41, 2 Miliar. ”Terpaksa kita menaikkan kebutuhan anggaran,” tuturnya.

Pihaknya berharap kebutuhan anggaran tersebut bisa segera dibahas Pemkab, agar pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 bisa dimulai dan lancar.

”Kita akan bahas mengenai skala prioritas dalam penganggaran ini, karena pengajuan anggaran ini dibagi dalam dua tahun anggaran, yakni 2019 dan 2020,” terangnya.

Untuk tahun 2019 ini, lanjut dia, pada APBD perubahan akan dicairkan Rp 3,8 Miliar dan sisanya di tahun anggaran 2020.

”Mudah-mudahan anggaran yang Rp 3,8 Miliar sudah bisa digunakan di tahapan pertama,” tuturnya.

Muhtadin mengatakan untuk Peraturan KPU (PKPU) yang akan digunakan di Pilkada 2020 mendatang, baru dalam tahap uji publik di tingkat pusat. ”Uji publiknya sudah dilkukan, kita tinggal menunggu keputusan resmi,” katanya.

Sejauh ini, tambah Muhtadin, pihaknya terus berkoordinasi dan melakukan berbagai pembahasan dengan berbagai pihak.

”Karena hajatan pilkada ini perlu persiapan matang, sebab pelaksanaan kurang lebih tinggal satu tahun lagi,” jelasnya. (den)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.