Jumlah Anggaran dari Pemprov Tidak Sesuai yang Diusulkan

Bupati: Saya Ingin Berimbang

24
PEMBUKAAN. Bupati Garut H Rudy Gunawan bersama Wakil Bupati dr Helmi Budiman, Kapolres AKBP Budi Satria Wiguna dan Dandim 0611 Letkol Inf Asyraf Aziz saat konsultasi publik penyusunan RPJMD 2019-2024 di Pendopo Selasa (19/2).YANA TARYANA / RAKYAT GARUT

GARUT KOTA – Pemerintah Kabupaten Garut mengaku tidak bisa menyelesaikan program-program teknokratik yang sebelumnya sudah direncanakan dan dilaksanakan.

“Program teknokratik ini seperti pembangunan infrastruktur besar seperti jalan baru dan gadung yang sudah berjalan diperkirakan tahun ini tidak bisa diselesaikan,” ujar Bupati Garut H Rudy Gunawan kepada wartawan usai membuka forum konsultasi publik penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 di Pendopo Garut, Selasa (19/2).

Pemkab Garut, kata Rudy, tidak bisa menyelesaikan program pembangunan besar, karena pengajuan bantuan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 1,3 triliun tidak disetujui semuanya. Pemprov Jabar hanya menyetujui Rp 516 miliar.

“Yang disetujui oleh Pemprov 90 persennya adalah proyek-proyek pembangunan yang nilainya hanya Rp 200 jutaan, seperti pembangunan TPT (tembok penahan tanah) dan kirmir saja. Kalau pembangunan yang besar itu tidak ada,” ujarnya.

Program teknokratik yang tidak disetujui oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kata Bupati, yaitu program yang sebelumnya sudah dibahas dan disepakati dengan Pemprov Jabar semasa Gubernur Ahmad Heryawan.

“Saya sudah tanyakan alasannya apa? Tetapi gubernur mengatakan nanti tahun depan,” ujarnya.

Rudy menginginkan Pemprov Jabar dalam memberikan bantuan keuangan untuk pembangunan di Kabupaten Garut ada perimbangan antara proyek kecil dan besar.

“Saya ingin berimbang lah. Kalau yang itu (proyek Rp 200 jutaan, Red) Rp 500 miliar lebih, untuk yang teknokratiknya Rp 300 miliar lah,” ujarnya berharap.

Dengan kondisi anggaran saat ini, Rudy merasa frustrasi di kala penyusunan anggaran untuk pembangunan yang direncanakannya dalam RPJMD tahun 2019-2024. Karena, bantuan yang didapat Pemkab Garut dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bisa menyelesaikan program-program pembangunan besar yang telah direncanakannya.

“Kita ini sulit. Akhirnya saya frustrasi dalam anggaran, karena untuk membangun itu perlu kolaborasi anggaran,” jelasnya.

Rudy mengakui secara nilai Garut memang mendapat bantuan keuangan dari Pemprov Jabar paling besar dibanding kabupaten lain di Jawa Barat. Namun, bantuan tersebut tidak bisa menyelesaikan masalah pembangunan besar yang telah direncanakannya.

“Memang nominalnya besar, tetapi peruntukannya untuk pembangunan kecil saja, “ katanya.

Menurut dia, untuk menyelesaikan program pembangunan besar yang sudah dilaksanakan, pihaknya akan menggunakan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang turun dari pusat.

“Kalau anggaran yang diberikan Pemprov seperti ini, maka APBD sekarang sampai 2024 bisa terganggu untuk menyelesaikan program pembangunan yang tersisa,” katanya.

Maka dari itu, Rudy menginginkan Pemprov Jabar memberikan bantuan pembangunan proyek besar minimal Rp 100 miliar setahunnya. Dengan begitu, pembangunan besar di Garut, seperti GOR yang saat ini mangkrak karena tidak ada anggaran, bisa diselesaikan. (yna)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.