Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.1%

1.1%

88.5%

3.1%

0.3%

5.9%

0%

1%

0%

Butuh Intervensi Nyata Pemerintah

30
0
DEDE MUHARAM

Tidak terasanya peran pemerintah dalam merespons masyarakat yang mengalami penyakit serius. Harus menjadi evaluasi bersama supaya jangan sampai ada warganya kesulitan mencari pertolongan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasik­malaya Dede Mu­haram mengaku sa­ngat memahami betul kondisi warga yang kurang beruntung dengan memiliki penyakit serius serta kekurangan biaya tersebut. Sebab, dirinya sebagai wakil rakyat kerap dimintai bantuan pengobatan bagi masyarakat kurang mampu.

“Saya memahami betul, ketika warga yang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saja cukup sulit.  Kemudian dibebani penyakit yang harus ditangani medis secara serius, maka mereka akan menjadi tanggung jawab siapa,” ujarnya kepada Radar, Senin (2/12).

Dia pun mengakui sering menemukan fakta di lapangan menemukan masyarakat yang kurang mampu, dan mengalami penyakit serius. ”Kalau hanya sekadar membantu memberikan rujukan kepada warga tersebut, itu sudah sering dilakukan. Tapi permasalahannya tidak sekadar di sana (biaya pengobatan, Red), namun biaya hidup mereka pun harus dipikirkan,” tuturnya.

Sebab, kata politisi PKS itu, dalam membantu kesehatan masyarakat, yang kemudian harus dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung membutuhkan biaya tidaklah sedikit. Ia pun pernah beberapa kali mengantar dan memfasilitasi keberangkatan pasien untuk berobat dan membutuhkan penginapan. “Ya kalau kita andalkan gaji dewan tidak akan cukup mengcover kebutuhannya. Ini perlu intervensi pemerintah,” ucapnya.

“Kita sering dapat keluhan, ketika dirujuk di sana keluarga pasien terlantar. Tidur di teras masjid rumah sakit, kalau yang bisa kita bantu ya kita bantu, yang tidak terdeteksi mungkin ada saja, minta tolong ke siapa mereka,” kata Dede melanjutkan.

Pihaknya sempat berkomunikasi dengan Wali Kota Bandung untuk menginventarisir lahan atau pemukiman yang  bisa digunakan sebagai rumah singgah bagi warga Kota Tasikmalaya yang perlu dirujuk dan tidak bisa ditangani saat itu juga. “Kan butuh cost, butuh biaya sehari-hari. Minimal kita siasati atau diminimalkan beban keuangannya, kalau pengobatan kan dicover jaminan kesehatan,” ujarnya.

Dede menyarankan Pemkot mulai memikirkan untuk menyewa rumah atau apapun dalam menampung warga Kota Santri yang hendak berobat di RSHS Bandung. Sehingga, tidak perlu merogoh kocek kembali ketika dirujuk dari Tasikmalaya ke Bandung. “Banyak di sana rumah kalau Pemkot mau, dan sayang terhadap warganya. Yang mampu ya tidak butuh mungkin fasilitas semacam itu, yang tidak mampu mau gimana. Keluarga pasien juga kan yang mengantar bisa ikut singgah kalau menunggu jadwal kontrol di Bandung,” katanya.

“Kalau pulang ke Tasik, ongkos lagi kan. Dari pada terus-terusan anggaran untuk jalan, drainase yang mampet-mampet juga, coba alihkan untuk hal semacam ini,” sambungnya mengeluhkan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Ahmad Junaedi mengaku prihatin. Perlunya Pemkot mulai memikirkan fasilitasi warga kurang mampu seperti kasus-kasus yang ditangani pihak non-pemerintah. “Kasihan, ketika mereka dirujuk saja gunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang ditanggung negara, kemudian di sana harus merogoh kocek untuk penginapan dan akomodasi lain selama menunggu jadwal operasi misalnya,” kata dia. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.