Grand Design Sudah Siap Sejak 2017

Butuh Perda untuk Paksa PKL

29
0
Dedi Kepala Bagian Ekonomi Setda

BUNGURSARI – Keinginan Pemerintah Kota (PKL) Tasikmalaya mengatur penataan pedagang kaki lima (PKL), sudah direncanakan sejak lama. Kajian naskah akademik sebagai grand design penataan itu sudah siap sejak 2017.

Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Tasikmalaya Dedi menyebut, naskah akademik sudah rampung sejak dua tahun lalu, mengatur penataan PKL secara holistik, termasuk mengatur zonasi. “Sudah kita susun secara umum, ada zona merah yang terlarang, zona kuning beroperasi jam tertentu, sampai zona hijau yang diperbolehkan untuk berjualan,” tuturnya kepada Radar di ruang kerjanya, Senin (19/8).

Menurutnya, kajian tersebut sejauh ini belum ditindaklanjuti, baik dengan peraturan wali kota (perwalkot) maupun peraturan daerah (perda) yang mengikat dan bersifat memaksa. Terutama sebagai bentuk ketegasan pemkot dalam menata perkotaan serta menerapkan payung hukum. “Jika kita sudah punya perda, paling tidak punya acuan hukum dalam menata PKL secara spesifik,” katanya.

Melalui rancangan tersebut, kata Dedi, penataan PKL bukan sebatas insidental atau temporal, melainkan menyeluruh sehingga dinas teknis bisa menggawangi peraturan dengan jelas di lapangan. “Program juga harus jelas apakah penertiban, penataan apakah pemberdayaan supaya tak balik lagi-balik lagi usai ditata. Termasuk agar PKL juga dapat tetap menjalankan usahanya tetapi tidak mengganggu kepentingan pihak lain dan mengorbankan ketertiban serta keindahan kota,” ucap Dedi.

Ia menceritakan di dalam kajian akademiknya, tertuang beberapa titik yang menjadi opsi pemkot dalam menempatkan PKL supaya bisa tetap berusaha. Salah satunya memanfaatkan lahan eks setda lama. “Jadi nantinya PKL ditata dan ditempatkan di sana (eks setda, Red.) sekaligus penataan untuk lahan parkir. Karena Jalur HZ Mustofa diproyeksikan juga bebas kendaraan nantinya,” kata Dedi.

“Tetapi untuk saat ini, pemkot belum memiliki lahan strategis dalam mengakomodir PKL secara menyeluruh,” sambungnya.

Kasubag Pengembangan Dunia Usaha Bagian Ekonomi Setda Kota Tasikmalaya Lina Nur Ridwan menambahkan, grand design Perda PKL itu sejatinya sudah diusulkan supaya masuk dalam Program Legislatif Daerah (Prolegda) DPRD Kota Tasikmalaya 2018. “Ketika kita telusuri di 2018 belum masuk, kemudian di 2019 ini kita belum melihat lagi perkembangannya,” ujarnya.

“Pada rapat beberapa waktu lalu pun, kita sudah menyarankan dinas teknis pada hal ini Dinas KUMKM-Perindag supaya mengusulkan draft Raperda PKL ke Bagian Hukum agar bisa masuk di prolegda,” kata Lina melanjutkan.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tasikmalaya Agus Iwan mengatakan Raperda PKL sejauh ini belum tuntas dirancang. Pihaknya belum menerima rancangan regulasi tersebut dari dinas teknis. “Naskah akademiknya sudah selesai oleh Bagian Ekonomi. Rancangan perdanya itu oleh dinas teknis,” ucapnya. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.