Siapa Calon bupati Tasikmalaya pilihan anda?
17%

83%

Butuh Solusi Menangani Warga Tumpang Karang

40
0
RAMAH. Entin Karlina ditemui di rumahnya Selasa (13/8). Dia tinggal di areal kompleks tempat pemakaman umum (TPU). Cecep herdi / radar tasikmalaya
RAMAH. Entin Karlina ditemui di rumahnya Selasa (13/8). Dia tinggal di areal kompleks tempat pemakaman umum (TPU). Cecep herdi / radar tasikmalaya

BANJAR – Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R Kalyubi mengakui masih banyak warga di Kota Banjar yang tumpang karang atau tak memiliki lahan.

Namun menurut dia sulit bahkan mustahil untuk memberikan program penyediaan lahan bagi warga miskin yang tumpang karang tersebut.

“Ini sulit dan pemkot (pemerintah kota) pun tidak akan mau untuk pengadaan lahan karena takut ada temuan, karena memang tidak ada dasar hukum atau aturannya yang mengenai itu,” ungkap Dadang usai menghadiri kegiatan di SMAN 1 Banjar Rabu (14/8).

Ia mengatakan sulit juga mendata warga tumpang karang. Setiap hari jumlahnya berubah. Ia menyebut untuk program yang bisa diberikan juga sebatas bantuan bahan bangunan rumah, itu pun jika ada izin dari pemilik lahan. Jika tidak, bantuan tidak bisa direalisasikan.

“Kecuali untuk bantuan sembako atau pendataan penerima BPNT yang sudah berjalan itu bisa diprogramkan dan direalisasikan. Tapi kalau untuk bantuan pengadaan lahan, saya rasa itu sangat sulit. Pemerintah pun akan berpikir dua kali,” kata dia.

Koordinator Forum Keluarga Mahasiswa Kota Banjar Awwal Muzakki menyayangkan pemerintah yang tak mempu memberikan solusi bagi warga tumpang karang. “Ini selalu menjadi pekerjaan rumah yang tidak pernah terselesaikan dari tahun ke tahun,” kata dia.

Seharusnya, kata dia, Pemerintahan Kota Banjar punya kepedulian tinggi terhadap warganya yang tak mempunyai tanah dengan diberikan atau disediakan tanah seperti rumah susun (rusun) atau bentuk bantuan lainnya.

“Kan banyak bantuan yang seharusnya tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan. Tempat tinggal itu merupakan kebutuhan dasar manusia,” kata dia.

Ia juga mempertanyakan soal proses pendataan dari pihak pemerintahan. “Seandainya belum diperbaharui, harusnya data itu diperbaharui, tepat sasaran supaya warga yang terdata dalam BDT benar-benar warga yang sangat membutuhkan bantuan itu,” kata dia.

Bahkan Awwal menyayangkan pihak Dinas PUPR yang tak punya program untuk menanggulangi warganya yang tumpang karang.

”Saya mendorong PU supaya membahas rancanganan pembangunan, seperti rusun untuk menanggulangi warganya yang tak mempunyai tempat tinggal. Karena persoalan potret kemiskinan ini sudah berulang kali dan belum terselesaikan,” katanya.

Ketua Cabang PMII Kota Banjar Irfan Ali Sya’bana mengatakan sulitnya pemerintah kota memberikan bantuan pengadaan lahan terhadap warga tumpang karang memang masuk akal.

Sebab akan terbentur dengan aturan jika program pemberian lahan gratis untuk masyarakat dipaksakan.

Meski demikian, dia meminta agar Pemerintah Kota Banjar segera tanggap terhadap kesejahteraan masyarakat. Kata Irfan, persoalan tempat tinggal bagi masyarakat adalah suatu kebutuhan fundamental yang harus jadi perhatian.

“Artinya kebutuhan papan bukanlah tempat tinggal yang cukup menggunakan papan kayu sebagai alas dan dindingnya, akan tetapi kelayakan tempat tinggal bagi masyarakat harus juga diperhatikan oleh pemerintah setempat,” katanya. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.