Butuh Timsus Atasi Masalah Sosial di Kota Tasik

24
0
RAPAT. Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya rapat dengan mitra kerjanya di ruang badan anggaran Senin (11/1). Mereka mencari solusi dalam mencari tritmen jitu menanggulangi persoalan sosial di Kota Santri.
Loading...

INDIHIANG – Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya mengusulkan supaya Pemkot membentuk tim khusus (timsus) dalam menanggulangi sejumlah fenomena sosial yang terjadi di Kota Resik.

Sebab, penanganan yang selama ini dilakukan seolah sekadar memunahkan tugas dan tidak mengurangi persoalan sosial secara signifikan.

“Jadi jangan punah tugas dianggap selesai, apalagi saling lempar tanggungjawab. Maka kita sampaikan supaya mitra kerja membentuk semacam tim atau apapun, sehingga penanganan persoalan sosial yang ada tidak setengah-setengah,” tutur Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Enan Suherlan kepada Radar, usai menggelar rapat kerja Senin (11/1).

Menurutnya, fenomena sosial mencengangkan yang belakangan ini mencuat. Mulai Si Layung, kekerasan berandalan motor, termasuk masifnya anjal dan manusia silver di Kota Santri.

Baca juga : Perempuan Ini Berpeluang Kuat Pimpin Kota Tasik

Loading...

Seakan menjadi pemandangan lumrah, karena tidak kunjung disikapi dengan serius.

“Karena yang kami lihat sepertinya masih ada ego sektoral antar instansi yang membidangi kaitan ini. Mohon direspons serius, fenomena urban ini merupakan persoalan yang dihadapi setiap daerah yang akan maju,” kata politis PAN tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam mengakui fenomena Si Layung, aksi geng motor, dan persoalan sosial lainnya. Perlu ditangani dengan serius dan good will dari eksekutif.

“Maka kita undang seluruh intansi terkait yang membidangi persoalan-persoalan ini diantaranya Dinas KB, Disporabudpar, Satpol PP dan Dinas Sosial,” kata dia.

“Ketika antar dinas misskomunikasi, bagaimana mau tuntas satu demi satu. Maka perlu kebersamaan dalam mencurahkan pikiran menyelesaikan itu,” sambung Dede.

Ia menekankan perlu adanya penganggaran lebih besar kaitan penuntasan persoalan sosial. Termasuk mendorong sinergitas antar OPD terkait agar tidak terkesan saling lempar.

“Negara harus hadir supaya dibina dan dimanusiakan sama seperti kita. Kalau tak ada will kesitu, apa jadinya nanti. Kelihatannya selama ini kendala Pemkot koordinasi belum terjalin dengan baik, seolah saling biarkan dan bukan tanggungjawabnya,” papar Politisi PKS itu.

Kepala Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya Hj Nunung Kartini mengakui pihaknya hanya berkewenangan dalam upaya preventif dari suatu persoalan berkaitan keluarga atau perempuan. Titik fokus terhadap pembinaan dan pelatihan, mencegah terjadinya wanita dewasa menjadi tulang punggung keluarga serta persoalan lainnya kaitak pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Kita terus gulirkan pembinaan, kader KB ujung tombak di masyarakat. Fungsi keluarga, agama, cinta kasih itu disampaikan melalui rapat, pengajian. Supaya minimalnya masyarakat menerapkan 8 fungsi keluarga, meminimalisir hal-hal sosial apalagi di masa pandemi sekarang ini,” papar dia.

Ada pun berkaitan fenomena Si Layung dan PSK yang mangkal di sejumlah titik pusat kota. Ia menjelaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam menangani persoalan yang sudah terjadi, melainkan preventif.

“Kami wilayahnya, berupaya agar hal-hal semacam itu tak terjadi. Di sisi lain, kita akui 8 fungsi keluarga belum berjalan optimal,” ucap Nunung. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.