KPU Godok Aturan Baru di Pilkada 2020

Cabup Dilarang Pakai Foto Editan

13
0

JAKARTA – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 menjadi perhatian serius Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejumlah aturan baru sedang dibahas. Mulai dari larangan mantan koruptor, penggunaan rekapitulasi secara elektronik sampai foto peserta pilkada.

Untuk wacana aturan terakhir, hal tersebut muncul saat Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan caleg DPD NTB Farouk Muhammad terhadap foto editan lawan politiknya Evi Apita Maya. Lembaga penyelenggara pemilu ini menjadikan kasus tersebut sebagai bahan evaluasi.

Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan persoalan tersebut akan menjadi bagian evaluasi penyelenggara pemilu. Bahkan hal ini diharapkan tidak terulang di Pilkada 2020 mendatang. “Setiap peserta pemilu diwajibkan menyerahkan pas foto sebagai berkas pencalonan. Tetapi sebenarnya ketentuan foto untuk surat suara tidak dijelaskan secara detail dalam undang-undang,” ujar Viryan di Jakarta, Minggu (11/8).

Meski begitu, Viryan masih enggan menegaskan apakah hal tersebut akan dimasukkan secara resmi dalam salah satu Peraturan KPU (PKPU) Pilkada 2020. Untuk diketahui, hingga saat ini perihal mengedit foto belum diatur dalam aturan teknis pemilu dan pilkada. “Ini jadi bahan evaluasi untuk pengaturan foto pada surat suara Pilkada Serentak 2020. Apalah ke depan dilarang pakai foto editan atau tidak,” imbuh Viryan.

Selain aturan foto, KPU juga berencana menerapkan rekapitulasi suara secara elektronik (e-rekap). Hal ini dinilai bisa dilakukan untuk Pilkada 2020. Penerapan e-rekap dianggap telah diakomodasi dalam undang-undang Pilkada.

**E-rekap Dibutuhkan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai pemungutan suara secara elektronik atau e-voting belum diperlukan dalam waktu dekat. Dibanding e-voting, yang lebih dibutuhkan adalah e-rekap atau rekapitulasi suara secara elektronik. Tinggal bagaimana penyelenggara pemilu meyakinkan kepada publik bahwa sistem yang digunakan aman dan dapat dipercaya.

“Terkait dengan gagasan e-voting, tampaknya belum menjadi agenda dalam waktu dekat terutama dalam Pilkada Serentak 2020,” ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Dia mengatakan penggunaan e-voting belum relevan diterapkan di Indonesia. Sebab, prosedur tersebut otomatis akan meniadakan surat suara secara fisik. Padahal, surat suara adalah komponen yang amat penting sebagai arsip pemilu.

“Kami sedang mengagas tentang e-rekap. Jadi rekapitulasi yang berbasis teknologi informasi tetapi pemungutan suaranya tetap menggunakan cara manual. Jadi bukan e-voting. Tetapi e-rekap yang mendesak dan lebih dibutuhkan dalam Pilkada 2020,” tegas Wahyu.

Menurut Wahyu, dokumen voting secara manual memiliki beberapa keuntungan. Menurutnya, dokumen secara fisik nantinya dapat berguna untuk mengajukan sengketa dalam Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami menginginkan bahwa dokumen saat pemilih menggunakan hak pilihnya, dapat diakses setiap saat. “Secara teknis, jika ada surat suara itu dicoblos, maka dokumen itu bisa dipergunakan setiap saat. Contoh apabila terjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi,” tukasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron mengatakan sistem e-rekap yang menurut rencana akan diterapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu di masa datang. Menurutnya, sistem e-rekap di Pilkada 2020 mendatang juga akan membuat pemilu lebih jujur dan transparan. “E-rekap itu sebetulnya mempercepat perhitungan di tingkat kabupaten. Karena rekapitulasi hasil C1 yang di TPS dan di rekap di tingkat kecamatan itu bisa langsung terupdate. Selain itu, juga bisa langsung perhitungan di tingkat KPU kabupaten kota,” tutur Herman.

Dari segi sistem pelaksanaan, lanjut Herman, e-rekap memungkinkan dilaksanakan di Pilkada 2020. Namun, perlu dilakukan simulasi dan uji coba terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. “Untuk itu perlu simulasi dan uji coba terlebih dahulu,” lanjutnya.

Dia menilai penggunaan e-rekap memungkinkan digunakan di Pilkada 2020. Karena dari sisi aturan hukum tidak melanggar UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Dalam UU Pilkada, bukan saja rekap elektronik. Pemilihan secara elektronik memungkinkan dilaksanakan. Namun harus didukung sistem teknologi dan informasi yang handal, aman, dan mendapat kepercayaan publik,” pungkasnya. (khf/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.